Haedar Nashir Minta Pemerintah Tak Gengsi Evaluasi Kebijakan
Haedar Nashir meminta pemerintah menjadikan survei dan penilaian publik sebagai bahan evaluasi kebijakan, tanpa khawatir kewibawaan turun saat melakukan koreksi.
Ia menekankan komunikasi terbuka, termasuk melalui media sosial, agar masyarakat memahami latar belakang dan sasaran kebijakan serta mengurangi keresahan.
Laporan CELIOS dan Kabinet Bayangan memberi nilai 4,7/10 dari masyarakat untuk pemerintahan Prabowo-Gibran; penilaian ahli mencapai 2,9/10.
Sleman, IDN Times — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, meminta pemerintah menjadikan hasil survei dan penilaian publik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan. Menurutnya, pemerintah tidak perlu khawatir kehilangan kewibawaan apabila melakukan koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kurang tepat.
Pernyataan itu disampaikan Haedar merespons laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Dalam laporan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Dalam survey tersebut juga menyebut 75 persen masyarakat merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto.
"Survei seperti ini perlu jadi masukan buat pemerintah, agar kebijakan-kebijakannya semakin lebih baik. Dan kalau ada keliru, tidak tepat, diperbaiki, gak ada salahnya menurut saya. Dan tidak akan turun kewibawaan pemerintah jika ada perbaikan-perbaikan dari kebijakan," kata Haedar, ditemui di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
1. Haedar soroti pentingnya komunikasi pemerintah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo) Selain evaluasi kebijakan, Haedar menekankan pentingnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, setiap program dan kebijakan perlu dijelaskan secara terbuka agar publik memahami latar belakang, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.
Ia menilai, komunikasi yang baik dapat membantu masyarakat memahami alasan di balik suatu kebijakan sekaligus mengurangi potensi keresahan akibat kurangnya informasi. "Lebih penting lagi komunikasi. Komunikasi itu penting agar setiap program kebijakan dijelaskan, duduk masalahnya, latar belakangnya, sasarannya, dan sebagainya," ujarnya.
Haedar juga mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, kemudahan akses komunikasi pada era digital seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan secara lebih efektif.
2. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan kesehatan mental bangsa
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026 (setkab.go.id) Haedar menilai, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari terlaksananya program-program prioritas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai komunikasi memadai atau tidak menjawab persoalan publik berpotensi memicu keresahan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kenyamanan mental dan sosial masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Saya yakin ini menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah. Karena itu kan menyangkut juga kesehatan mental bangsa. Kesehatan mental bangsa itu harus dijaga, sebab kebijakan pemerintah tidak sekadar soal bagaimana kebijakan terwujud, tapi juga menciptakan kenyamanan mental, kenyamanan sosial, kenyamanan psikologis bagi seluruh warga bangsa," kata Haedar.
Saat ditanya mengenai anggapan bahwa pemerintah kurang peka atau tone deaf terhadap persoalan bangsa, Haedar kembali menekankan perlunya koreksi terhadap kebijakan. Ia menilai, evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
"Ya, sebenarnya itu soal perlunya koreksi, itu aja. Perlunya koreksi bagi kebijakan-kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat karena berbagai faktor, termasuk mungkin komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.
3. Pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat nilai 4,7 dari masyarakat
Direktur Celios, Bhima Yudhistira. (Tangkapan layar) Dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang dirilis CELIOS bersama Kabinet Bayangan pada Minggu (11/10/2026), pemerintahan Prabowo-Gibran memperoleh nilai akhir 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa penilaian dari kalangan ahli bahkan lebih rendah, yakni 2,9 dari 10. "Penilaian kinerja dua tahun kabinet Prabowo-Gibran, penilaian kinerja kabinet, masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan ahli 2,9 dari 10," kata Bhima saat memaparkan hasil riset secara daring.
Dalam laporan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mendapat skor 2,8 dari 10 berdasarkan penilaian ahli dan 4,6 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperoleh skor 2,2 dari 10 dari kalangan ahli dan 4,9 dari 10 dari masyarakat umum.
