Jogja Corruption Watch: Kapolri Baru Harus Berantas Korupsi Internal

13 Jan 2021, 09:16 WIB

polri.go.id

Yogyakarta, IDN Times - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis tak lama lagi akan pensiun. Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) mengusulkan lima nama untuk calon penggantinya kepada Presiden Joko Widodo.

Jogja Corruption Watch (JCW) mengingatkan Jokowi untuk menjadikan ada tidaknya praktik korupsi sebagai pertimbangan penentuan calon kapolri.

“Kapolri baru tak hanya punya chemistry dengan Presiden. Tapi juga punya semangat antikorupsi,” kata juru bicara JCW, Baharuddin Kamba dalam siaran pers tertanggal 12 Januari 2021.

1. Kapolri baru harus punya komitmen tinggi memberantas korupsi di internal korps polisi

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Semangat antikorupsi yang dimaksud tak hanya sosok personal kapolri terpilih yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Melainkan juga punya komitmen tinggi dalam agenda pemberantasan korupsi di internal tubuh polri.

“Presiden harus mempertimbangkan semangat antikorupsi kapolri terpilih, khususnya di internal Korps Bhayangkara,” kata Baharuddin.

Selain itu, kapolri terpilih perlu bekerjasama dengan aparat penegak hukum lain apabila terjadi tindak pidana korupsi di internal Polri.

“KPK dilibatkan dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi apabila terjadi,” kata Baharuddin.

2. Presiden mesti libatkan KPK dan PPATK

Ilustrasi KPK (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Lantas bagaimana cara menentukan calon kapolri yang punya semangat antikorupsi? Menurut JCW, Presiden dapat mengikutsertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui tingkat kepatuhan dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Juga untuk mengecek ada tidaknya transaksi keuangan yang mencurigakan.

“Jangan sampai pemilihan kapolri yang mengundang banyak polemik dan kontroversial terulang lagi,” kata Baharuddin.

Seperti pemilihan calon kapolri yang merujuk satu nama Komjen Pol Budi Gunawan pada 2015 lalu. Ternyata nama Budi Gunawan diumumkan KPK sebagai tersangka pada peristiwa 13 Januari 2015. Ketika itu, Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi SDM Polri Periode 2003–2006.

3. Calon kapolri yang diajukan ke DPR jalani fit and proper test

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok. Humas Polri)

Beberapa nama dari lima calon itu tak asing di telinga publik. Ada Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhankam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar.

Usai dipertimbangkan, salah satu dari lima nama calon kapolri itu dikirim Presiden ke Komisi III DPR untuk menjalani fit and proper test.