Bantul, IDN Times - Menjelang Pilkada Kabupaten Bantul tanggal 9 Desember 2020 dan pilihan lurah desa (pilurdes) 27 Desember 2020, gerakan antipolitik uang terus disuarakan oleh pemuda-pemudi di Bumi Projotamansari.
Setelah Karangtaruna Kabupaten Bantul menyatakan tolak money politik, kini giliran pemuda-pemudi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemudi Antipolitik uang, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo melakukan hal sama.
Ketua Aliansi Pemuda-Pemudi Anti Politik Uang (API AMALIK) Desa Muntuk, Didik mengatakan money politik dalam pilkada dan pilurdes, akan mencederai demokrasi karena menggadaikan hak-hak yang harusnya dimiliki oleh masyarakat selama lima tahun ke depan. Mereka juga khawatir akan menciptakan pemimpin yang korup.
"Dari kaum muda kita ingin pesta demokrasi bebas dari money politik. Hak-hak masyarakat sudah terbeli oleh pemimpin yang memenangkan pesta demokrasi karena uang," katanya di sela-sela acara pemasangan spanduk antipolitik uang di 11 dusun yang ada di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Minggu (15/11/2020).
Namun gerakan yang digagas oleh API AMALIK Desa Muntuk sempat dicurigai Polsek Dlingo, sehingga sejumlah rangkaian acara batal digelar yaitu deklarasi antimoney politik hingga sarasehan. Alasannya gerakan ini belum mengantongi izin.
"Karena kita dilarang untuk deklarasi antimoney politik dan kegiatan sarasehan maka agenda yang kita laksanakan hanya pemasangan spanduk. Namun beberapa hari ke depan kita akan menggelar acara sosialisasi antimoney politik agar masyarakat paham dampak dari menerima uang recehan namun haknya digadaikan lima tahun ke depan," tegasnya.
Koodinator Forum Pemantau Pilkada Bantul Bebas Politik Uang, Kabupaten Bantul, Zahrowi menyayangkan adanya larangan dari aparat Polsek Dlingo bagi pemuda-pemudi di Desa Muntuk melaksanakan deklarasi antimoney politik.
"Seharunya para petugas ini tabayun dulu kepada pemuda-pemudi Desa Muntuk yang akan mendeklarasikan gerakan antimoney politik. Ini kan bukan demo yang meresahkan masyarakat. Ini sebenarnya kan juga salah satu tugas dari aparat kepolisian agar tidak ada money politik," ungkapnya.