Guru Besar Nanyang University Beberkan 4 Skenario Pembangunan IKN

21 Sep 2022, 19:25 WIB

Ngobrol Seru: Skenario-skenario IKN, di Kantor IDN Times Jogja, Rabu (21/9/2022).(IDN Times/Herlambang Jati)

Sleman, IDN Times - Guru Besar Bidang Sosiologi Nanyang Technological University, Sulfikar Amir menyebut terdapat empat skenario pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Skenario ini dari keberhasilan IKN hingga kegagalannya.

Sulfikar menyebut Presiden Joko Widodo bersikukuh IKN harus mampu diwujudkan untuk meninggalkan legacy bagi Indonesia. Keinginan Jokowi memberi peninggalan sebuah kota, menurut Sulfikar tidak lepas dari latar belakang politik Jokowi.

"Jokowi mengawali dari Wali Kota selama10 tahun, kemudian menjadi Gubernur hingga Presiden. Saya melihat Jokowi ingin membuat lingkaran yang sempurna. Mengawali dari kota dan mengakhiri di sebuah kota," kata Sulfikar saat Ngobrol Seru: Skenario-skenario IKN, di Kantor IDN Times Jogja, Rabu (21/9/2022).

1. Skenario pertama, fulfilled dream

Sejumlah bahan kontruksi berada di lokasi segmen tiga di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Sulfikar menganalisa IKN merupakan super mega proyek yang jarang dilakukan sehingga sejumlah kemungkinan menurutnya bisa terjadi. Dia membagi dalam empat skenario pembangunan IKN ini.

Kemungkinan pertama, proyek IKN yang mulai berjalan tersebut akan berhasil, yaitu IKN berhasil diselesaikan, dan berfungsi dengan baik atau sebagai fulfilled dream. "Sistem urban yang ideal cantik, nyaman ramah lingkungan. Bukan hal mustahil dicapai. Seperti Washington DC, London, dan sebaginya. Ini satu skenario yang sangat optimistik. Ini Nusantara yang seluruh rakyat Indonesia banggakan," ucap Su

2. Skenario kedua, city of mediocre

Guru Besar Bidang Sosiologi Nanyang Technological University, Sulfikar Amien.(IDNTimes/Herlambang Jati)

Proyek pembangunan yang menuai pro kontra tersebut, dimungkinkan tidak akan sempurna seperti skenario awal. Ia menyebut skenario kedua ini dengan city of mediocre. Pembangunan kota selesai tetapi tidak seperti yang diinginkan.

"Kering, fungsional tapi tidak memiliki jiwa yang kuat namun tidak karisma. Pernah terjadi seperti Brasilia. Presiden Brasil saat itu, bekas Wali Kota tahun 1958 -1960 (proyek) akhirnya jadi, tapi rakyat tidak pernah bangga," kata Sulfikar.

Akibatnya politisi dan elite tetap melakukan aktivitas di Rio de Janeiro, kota peninggalan kolonial yang dibangun Portugis. "Jadi kota, tetapi kering gagal. Ini bisa terjadi juga di Nusantara," ucap Sulfikar.

3. Skenario ketiga, ghost town

Kawasan IKN di wilayah Sepaku. (IDN Times/Google Map)

Skenario yang lebih buruk atau skenario ketiga yaitu ghost town. Kondisi pembangunan kota tidak belum selesai, hingga akhirnya tidak pernah berfungsi menjadi ibu kota. Orang tidak mau pindah karena fasilitas tidak lengkap.

"Proses berlarut-larut tidak pernah menjadi ibu kota sebenarnya. Seperti Naypidaw, kota ini dibangun mendadak di Myanmar, warga tidak tahu, dibangun rezim militer. Akhirnya tidak pernah menjadi ibu kota Myanmar dan sebagian besar dikuasai oleh Jenderal. Apa terlalu suram buat Nusantara? Iya tapi bisa sangat terjadi," ujarnya.

4. Skenario 4, unfinished business

Sejumlah alat berat membuka akses jalan di lokasi segmen tiga di kawasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/2/2022). (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Kemungkinan skenario terburuk, yaitu skenario keempat yang disebut sebagai skenario unfinished business. "Kota yang tidak pernah selesai, karena beberapa faktor. Menjadi seonggok bangunan fisik gak ada nilai. Tentu tidak diharapkan terjadi pada Nusantara. Namun, technososial hitungan bisa terjadi," ujarnya.

Sementara terdapat tiga faktor yang disebutkan Sulfikar mempengaruhi, akan masuk skenario pembangunan IKN itu. Pertama pengaruh kapasitas teknokrasi dan eksekusi. Kedua, finansial dan ketiga, pengaruh faktor politik.