Dugaan Kekerasan Seksual di UPN Jogja, 7 Nama Dosen Terseret

Sejumlah dosen yang dinonaktifkan maupun dalam proses tersebut ada di tiga Fakultas yang berbeda. Mereka merupakan pengajar di Fakultas Pertanian sebanyak tiga dosen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dua dosen dan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi (FTME) satu dosen.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama UPN “Veteran” Yogyakarta, Hendro Widjanarko mengatakan sejak awal kampus tidak menoleransi pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus.

“Kalau memang itu nanti terbukti, kita akan menindak tegas sesuai komitmen tersebut. Selama proses ini berjalan, kami sudah menonaktifkan sebagai dosen untuk tidak ada di kampus, jadi menonaktifkan sebagai dosen itu kan berarti tidak melakukan kegiatan tri dharma,” ucap Hendro.

Hendro menjelaskan dosen yang dinonaktifkan tidak bisa mengajar, membimbing skripsi, termasuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Penonaktifan ini ditujukan agar bisa berkonsentrasi pada penanganan kasus tersebut. Jika nantinya sudah terbukti ada tindak kekerasan seksual, UPN “Veteran” Yogyakarta akan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ketua Satgas PPKPT UPN “Veteran” Yogyakarta mengatakan Satgas telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak sejak Selasa (19/5/2026). Selama proses tersebut, Satgas melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang korban atau pelapor, serta 12 orang saksi. Para dosen yang diduga terlibat kasus kekerasan seksual juga telah diperiksa.

Iva juga memaparkan berdasar hasil pemeriksaan kasus tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Beberapa kasus yang diidentifikasi merupakan kasus kekerasan seksual secara verbal. Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan apakah ada bentuk kekerasan yang lain.

“Selesai kami BAP hari ini, kami akan rapat menentukan rekomendasi sanksi seperti apa yang kami haturkan kepada pimpinan Perguruan Tinggi. Target kami selesai hari ini juga,” ungkap Iva.

Diketahui sebelumnya, ratusan mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta melakukan aksi di Gedung Rektorat, Rabu (20/5/2026). Aksi tersebut merupakan buntut dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Ratusan mahasiswa tersebut menuntut tindakan pengusutan dari kampus. Mereka memberi tenggat waktu tiga hari untuk pengusutan kasus ini. Selain itu juga dosen yang terbukti melakukan kekerasan seksual diminta agar diberi sanksi yang sesuai.

“Dengan sanksi sesuai kategorinya itu satu, tapi kami tidak mau kampus memelihara dan terus bertele-tele dalam menyelesaikan penanganan kekerasan seksual, karena ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya,” ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UPNYK, Muhammad Risyad Hanafi.