Bantul, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Bantul dinilai lambat dalam penanganan dampak COVID-19, terutama menangani masalah perekonomian masyarakat.
Lurah Desa Sumbermulyo ini akan mengajak APDESI Bantul melakukan audiensi dengan bupati Bantul. untuk mencari titik temui persoalan pengentasan perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19.
"Kalau kita tidak bicara dengan pemerintah, maka semakin kasihan masyarakat yang kini kehilangan mata pencaharian gegara COVID-19," terangnya, Selasa (8/4).
Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Ani Widayati mengatakan seluruh desa di Kabupaten Bantul menunggu gerakan yang dilakukan Pemkab Bantul terkait masalah ekonomi. Karena saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
"Masyarakat itu resah, mereka hanya di rumah tanpa ada penghasilan karena memang tidak ada pekerjaan lagi. Padahal harus menghidupi keluarganya," ucap Ari, Selasa (8/4).
Permasalahan ini menurut Ari, akan semakin berat karena sebentar lagi akan memasuki bulan puasa dan Lebaran yang dipastikan kebutuhan akan meningkat
"Ya mungkin Lebaran kali ini akan berbeda-beda dengan sebelumnya, namun tetap saja masyarakat resah karena tak memiliki uang," ucapnya.
Sejumlah desa kata Ani, sudah melakukan realokasi anggaran untuk program jaring pengaman sosial seperti pembagian sembako dan mempercepat program infrastruktur agar masyarakat yang menganggur bisa kembali bekerja.
"Di samping penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bantul harus memberikan program nyata untuk pengentasan perekonomian masyarakat," terangnya.
Ani juga meminta Pemkab Bantul untuk memfasilitasi warga dengan memberikan masker gratis, karena saat ini harga masker kain tidak murah.
"Kalau sudah mewajibkan menggunakan masker maka tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi warga yang tak mampu membeli masker, karena harga masker kain saat ini sudah mahal," tuturnya.