PUKAT UGM: UU Cipta Kerja Mengarah ke Kekuasaan yang Rentan Korupsi
UU Cipta Kerja menumbuhkan sentralisasi kekuasaan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang dipandang memiliki kecacatan baik secara formil maupun materiil. Dr. Oce Madril, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai UU yang resmi disahkan pada Senin (5/10/2020) dipandang tidak berpihak pada buruh.
“RUU Cipta Kerja bermasalah baik secara proses, metode, maupun substansinya,” ungkapnya pada Selasa (6/10/2020).
Baca Juga: PSHK UII: UU Cipta Kerja Bisa 'Dijegal' secara Konstitusional
1. DPR tidak peduli terhadap publik
Oce memandang, proses penyusunan UU Cipta Kerja selama ini berlangsung cepat, tertutup dan minim partisipasi publik. Yang mana publik kesulitan memberikan masukan karena tertutupnya akses terhadap draf RUU Cipta Kerja.
Menurutnya, akses publik terhadap dokumen RUU ini baru tersedia pasca UU tersebut selesai dirancang oleh pemerintah dan kemudian diserahkan kepada DPR. Tidak hanya itu,
dalam pembahasannya pun, perkembangan draf tidak didistribusikan kepada publik.
Menurutnya Oce pembahasan yang terus berlangsung selama pandemik dan dilakukan tanpa partisipasi publik yang maksimal hanya semakin menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap suara dan masukan publik.
“Minimnya keterbukaan dan partisipasi publik membuat draf RUU Cipta Kerja rawan disusupi oleh kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir pihak saja,” katanya.
Baca Juga: Akademisi UGM Nilai UU Cipta Kerja Tak Sesuai Spirit Pendiri Bangsa