Kisruh Zonasi Lingkungan PPDB SMP, Ini  Penjelasan Komisi D

2. Penjelasan Komisi D DPRD Bantul terkait masalah PPDB SMPN jalur zonasi lingkungan‎

Komisi D, kata Suratman, ini juga sempat memonitoring PPDB melalui jalur zonasi lingkungan yang sempat bermasalah di 3 SMP negeri di Bantul. Kasusnya sempat dilaporkan oleh orangtua calon siswa baru ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY.

Namun, setelah dilakukan verifikasi di sekolah ternyata masalah ada pada pantia PPDB di sekolahan yang bersangkutan dan bukan terkait sistem PPDB yang bermasalah.

"Kasus jalur zonasi lingkungan yang dilaporkan ke ORI DIY itu murni ketidaksiapan panitia PPDB sekolah yang bersangkutan dan hal itu tidak dilaporkan oleh panitia ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul," ujarnya.‎

Politisi PDIP ini menjelaskan kasus jalur zonasi lingkungan 500 meter di 3 SMPN yang sempat dilaporkan ke ORI DIY berawal dari ketidaksiapan panitia PPDB dari sekolah dalam verifikasi. Seharusnya, begitu ada siswa baru yang mendaftar melalui jalur zonasi lingkungan harus segera diverifikasi namun tidak segera dilakukan verifikasi di lapangan.

Nama siswa yang mendaftar lantas tidak muncul dalam aplikasi PPDB online hari berikutnya dan membuat orangtua calon siswa bingung sehingga yang dianggap salah sistemnya. Padahal yang salah adalah pihak sekolah atau panitia PPDB sekolah tidak segera melakukan verifikasi.

"Kalau sekolah SMP yang lain sebelum PPDB berlangsung sudah melakukan sosialisasi dengan warga sekitar dengan melibatkan RT, Dukuh hingga Lurah sehingga siswa yang akan masuk kelas 1 SMP yang masuk jalur zonasi lingkungan terdata. Ketika mendaftar melalui jalur zonasi lingkungan tidak masalah jika tidak lolos karena sudah ada sosialisasi sebelumnya," tambahnya.