Peneliti UGM Angkat Bicara Kenaikan BBM, Akses dan Kuota Jadi Sorotan
Negara perlu perhatikan dan evaluasi secara komprehensif
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi permasalahan baru yang dihadapi oleh masyarakat. Alasan kenaikan disebabkan beban subsidi yang besar ditanggung oleh pemerintah, dirasa tidak tepat.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Wawan Mas'udi mengatakan energi merupakan salah satu barang publik yang esensial, selain kesehatan, makanan dan yang lainnya, negara harus bertanggung jawab atas ketersediaan energi.
1. Masyarakat harus bisa mengakses energi dengan mudah
Wawan menyebut tidak hanya ketercukupan, energi yang ada harus dapat terakses dengan mudah oleh masyarakat. “Cukup tetapi tidak aksesibel akan problematik. Seperti kekayaan yang bisa mengakses cuma sebagian kecil, menjadi ketimpangan,” kata Wawan, saat diskusi BBM & Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Antara Beban APBN, Ketersediaan dan Keberlanjutan, di UGM, Kamis (22/9/2022).
Wawan menyebut persoalan BBM adalah tata kelola. "Negara harus melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan ini. Selama ini pengambilan kebijakan didominasi pada rezim keuangan. Jika masalah pada subsidi tidak tepat sasaran bukan dihilangkan namun perlu tata kelola yang baik,” ujar Wawan.
Menurutnya kenaikan harga BBM bukan persoalan besarnya beban anggaran subsidi, namun harus dilihat dari perspektif tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan akses pada energi tersebut. “Jangan sampai jika tidak tersedia dan tidak bisa diakses. Karenanya perlu dirancang transisi energi pada energi baru dan terbarukan. Menggantungkan pada energi fosil adalah pemikiran lampau. Saya kita kebijakan transisi energi sangat penting,” katanya.
Baca Juga: UGM Benarkan Prilly Latuconsina akan Mengajar di Ilmu Komunikasi
Baca Juga: Guru Besar Nanyang University Beberkan 4 Skenario Pembangunan IKN