Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Yogyakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY mendorong pengoptimalan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Peluang UMKM bekerja sama dengan Pemda DIY dirasa sangat besar, namun saat ini belum optimal.
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang UMKM dan Digital Marketing Kadin DIY, Hermawan Ardiyanto, mengatakan Kadin DIY mendorong secara masif UMKM bisa masuk e-katalog. Sehingga belanja dari Pemda DIY, sesuai arahan Gubernur DIY, 40 persen bisa terealisasi ke UMKM. Meski begitu, pihaknya juga menyadari UMKM masih mempunyai banyak keterbatasan terkait e-katalog ini.
“Artinya pengetahuan e-katalog masih kurang. Secara teknis mereka perlu bimbingan, dan sebagainya. Kadin merasa perlu memfasilitasi UMKM biar mereka segera masif masuk e-katalog,” ungkap Hermawan, di sela kegiatan Bincang Produktif Bersama Kadin DIY, di The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta, Senin (29/7/2024).
1. Masih ada stigma rumit jika menjadi rekanan pemerintah
Hermawan menyebut zaman sekarang seharusnya tidak ada kendala berarti, platform yang ada juga mudah untuk dipelajari. Hanya saja, dikatakan Hermawan belum banyak yang mengetahui soal e-katalog ini. Tantangan kedua masih ada stigma negatif, jika menjadi rekanan pemerintah.
“Mereka masih punya stigma negatif ribet sekali menjadi rekanan pemerintah. Belum lagi yang lain macem-macem yang nonteknis,” ujar Hermawan.
Hermawan mengungkapkan sejatinya e-katalog tersebut hadir untuk memudahkan pelaku UMKM mengembangkan usahanya. Selain itu dengan e-katalog, akan lebih transparan. Oleh karena itu Kadin DIY berupaya menjadi fasilitator, penengah untuk UMKM dan pemerintah. Kadin DIY pun meyakini produk yang dihasilkan UMKM juga memiliki kualitas yang bagus.
“Kadin akan mendampingi dan mengadvokasi seluruh dinas yang ada di DIY untuk belanja di e-katalog anggota Kadin. Kadin artinya punya tanggung jawab mengkurasi UMKM ini untuk memang dia layak menjadi penyedia jasa, yang bisa ditunjuk oleh pemerintah. Rasanya sih masalah kemiskinan dan sebagainya di Jogja bisa diselesaikan, bila belanjanya maksimal di UMKM,” ucap Hermawan.
2. Peluang besar bekerja sama dengan pemerintah
Hermawan mengungkapkan bahwa saat ini UMKM yang melek e-katalog masih sangat minim. Ia memberi gambaran, dari ribuan pelaku usaha Kecil dan Menengah saja, dapat dikatakan baru ratusan yang memahami e-katalog. Padahal potensi belanja dari pemerintah sangat besar. Hal tersebut semestinya bisa ditangkap oleh para pelaku UMKM.
“Potensi belanja pemerintah ini sangat besar. Dalam situasi seperti ini, pengungkit pertumbuhan ekonomi ya memang 60 persen belanja pemerintah, 40 persennya baru belanja swasta,” ujar Hermawan.
Melihat banyak pelaku UMKM belum mengetahui e-katalog ini, Kadin DIY akan terus melakukan sosialisasi. Selain sosialisasi, pihak Kadin DIY juga akan mengadakan business matching. Dinilainya berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh OPD, UMKM bisa menyediakan. “Mau belanja apa, mebel, seragam, makanan minuman, itu ada semua,” ujar Hermawan.
Baca Juga: UMKM Kuliner di Kota Jogja Makin Eksis lewat E-Nglarisi
