LBH Yogyakarta Yakini Ada Intimidasi pada Kasus SMAN 1 Wates

2. Indikator intimidasi

Menurutnya Indikator intimidasi terlihat dari keterlibatan Satpol PP, penggunaan lokasi mediasi kantor Satpol PP dan di waktu jam kerja. Meski anggota Satpol PP tersebut juga orangtua wali murid, tidak bisa dijadikan alasan. Dalam mediasi itu disebut sudah bentuk dari intimidasi. Dikatakannya dalam Undang-Undang otonomi daerah tugas Satpol PP bukan untuk memediasi, tetapi untuk melaksanakan Perda, dan merupakan perangkat daerah yang mewakili bupati itu.

"Sehingga keterlibatannnya sejak awal itu merupakan intimidasi bagi kami. Harus dibedakan, antara dia sebagai Satpol PP atau dia sebagai wali murid. Nah itu indikator yang berbeda. Sambo sebagai polisi dengan dia sebagai pribadi tentu beda, itu indikator perbedaan tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, aktornya dia kan mewakilkan negara sebagai Satpol PP," ujar Julian.

Dia menegaskan jika mengacu ke dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka Satpol PP bertindak di luar kewenangan. Disebut Julian, dengan laporan Agung ke Polda DI Yogyakarta, menunjukan keseriusan korban.

"Itu merupakan tindakan semena-mena. Nah di situlah bentuk intimidasi menurut LBH Yogyakarta. Laporan Agung ke Polda DIY, dengan delik aduan merebut kebebasan kemerdekaan orang lain, tentu bukan hal yang main-main atau direkayasa," katanya.