Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kritisi Kebijakan Larangan Replanting

2. Pertanyakan urgensi tidak boleh replanting

Gulat mempertanyakan urgensinya tidak boleh melakukan replanting. Menurutnya tanaman sawit CPO ini dinilai ramah lingkungan. Sawit ini imbuhnya menyerap lebih tinggi karbondioksida dan menghasilkan oksigen lebih banyak.
Ditegaskannya tahun politik seperti saat ini memang ada pengaruh pada harga dan stok Migor namun pengaruhnya sangat sedikit. "Hati-hati jika sampai masalah ini dipolitisasi supaya terjadi chaos. Ini sangat bisa terjadi," ungkapnya.

Tahun politik imbuhnya berdampak sedikit dengan kasus kelangkaan migor. Hal ini karena masalah utama ada di regulasi. Secara tegas Gulat menegaskan bahwa kebijakan demikian ini meresahkan kaum petani sawit.

Dalam UU Ciptaker OBL khususnya kaitan pengolahan kawasan hutan diatur bahwa lahan dengan luas 5 hektare penguasaan 5 tahun ke atas dilepaskan dari kawasan hutan. Namun kebijakan yang sudah sejak 2020 hingga kini ternyata masih nol hektare lahan yang dilepaskan alias tak ada lahan yang dilepaskan sama sekali.

"Hal ini karena dari KLHK menetapkan persyaratan yang tidak masuk akal sehingga tidak ada yang berhasil melepaskan lahan tersebut. Mengapa KLHK masih saja terus memaksakan?," ujar dia.

Dalam aturan disebutkan bahwa setelah pengusaha atau petani terkena denda tidak boleh melakukan replanting sawit. "Padahal umur produksi sawit 25 tahun, jadi kami hanya bisa panen lima tahun lagi setelah lima tahun diganti dengan tanaman baru. Dengan peraturan ini kami petani sawit disuruh tinggalkan kebunnya. Bagaimana kami bisa hidup?," katanya.