PKL Malioboro Curhat Soal Relokasi, DPRD Yogyakarta Bentuk Pansus
PKL pertanyakan tempat relokasi belum ada sumber air bersih
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kota Yogyakarta, IDN Times - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang terdampak relokasi menyampaikan sejumlah permasalahan kepada anggota dewan Kota Yogyakarta pada Senin (17/1/2022).
Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro, Yati Dimanto, PKL menagih janji dan komitmen Pemkot Yogyakarta yang sebelumnya pernah melontarkan tidak akan memindah dan penggusuran PKL Malioboro.
"Tidak ada alasan apapun yang bersifat darurat, mengapa ini (relokasi) mendesak dilakukan," kata Yati, Senin (17/1/2022).
Menurut Yati, setidaknya dibutuhkan waktu satu hingga dua tahun untuk mendapatkan omzet di tempat yang baru, padahal selama dua tahun terakhirm pendapatan PKL tidak menentu akibat pandemik.
"Sampai hari ini kami juga belum tahu besaran lapak yang akan dituju dan ke mana kami akan dipindah," ungkapnya.
1. PKL pertanyakan tempat relokasi belum ada sumber air bersih
Sementara itu, salah satu PKL Malioboro yang tergabung dalam Paguyuban Lesehan PPLM Kelik Bekti Leksono mengatakan, lokasi yang akan digunakan untuk relokasi dirasa belum layak dan tidak sesuai harapan pedagang, khususnya lesehan.
“Misalnya belum ada pembuangan air dan sumber air bersih. Sampai sekarang pun belum ada kejelasan mengenai layout untuk penataan kuliner di lokasi relokasi,” katanya.
Ketua Koperasi Paguyuban Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (PPKLY), Wawan Suhendra mengatakan mendapat informasi pada 22 Januari mendatang, akan dilakukan syukuran di dua lokasi relokasi dan dilanjutkan proses relokasi pada 1-7 Februari.
“Jika pada 8 Februari masih ada yang berjualan di tempat lama, maka akan ditertibkan. Jika benar rencana itu direalisasikan, maka sekarang tinggal menghitung hari saja,” katanya.
Baca Juga: PKL Malioboro Minta LBH Jadi Kuasa Hukum Masalah Relokasi