Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi keracunan makanan (IDN Times/Novaya Siantita)

Sleman, IDN Times - Sebanyak 162 siswa dari dua SMP di Cangkringan, Kabupaten Sleman, diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan Senin (9/11/2026).

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mencatat, siswa yang mengalami gejala berasal dari SMP Negeri 2 Cangkringan dan SMP Negeri 1 Cangkringan.

1. Keluhan siswa muncul setelah konsumsi MBG

ilustrasi keracunan makanan (IDN Times/Novaya Siantita)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi, menyebutkan terdapat 137 siswa SMP Negeri 2 Cangkringan dan 25 siswa SMP Negeri 1 Cangkringan yang terdampak hingga Selasa (10/11/2026).

"Totalnya menjadi 162 siswa," jelas Mustadi, Selasa.

Mustadi menerangkan, gejala gangguan kesehatan mulai dirasakan para siswa pada Senin malam, beberapa jam setelah pembagian program MBG berlangsung di sekolah. Namun penyebab keluhan tersebut belum dapat dipastikan.

Pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel diperlukan untuk menelusuri sumber gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Sampel makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diperiksa.

"Sampel nanti diuji untuk mengetahui penyebab pasti keracunan apa. Termasuk dari sampel makanan SPPG," katanya.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima Mustadi, belum ada siswa yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan masih bisa dilakukan oleh petugas Puskesmas Cangkringan.

2. Biaya penanganan siswa diajukan kepada BGN

Adapun pembiayaan untuk pemeriksaan dan pengobatan siswa, menurut Mustadi, selama ini mengacu pada mekanisme yang diterapkan dalam kejadian sebelumnya. Biaya penanganan akan ditanggung BGN setelah instansi terkait menghitung kebutuhan selama proses perawatan dan mengajukan pembiayaan.

"Dinas atau puskesmas menghitung kebutuhan biaya selama perawatan, kemudian diajukan ke BGN. Pemerintah daerah juga tidak ingin terus-menerus menanggung pembiayaan seperti itu," ungkapnya.

3. Berulang kali sampaikan keberatan

Di sisi lain, Mustadi menyoroti operasional SPPG Umbulharjo. Menurutnya, persoalan serupa pernah menjadi perhatian sehingga ia beberapa kali meminta adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan tersebut.

Persoalan itu, lanjut Mustadi, sudah disampaikan kepada Satgas MBG Kabupaten Sleman melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan keberatan, bahkan sempat meluapkan kekesalannya.

"Itu sudah berkali-kali, saya bahkan pernah marah-marah karena persoalan seperti ini bukan hanya satu atau dua kali terjadi," tegasnya.

Mustadi mengatakan, evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG Umbulharjo menjadi salah satu hal yang diharapkan. Ia bahkan membuka kemungkinan agar lokasi maupun pengelolaan layanan tersebut dipindahkan apabila memang diperlukan.

Meski demikian, keputusan mengenai keberlanjutan operasional SPPG bukan berada di tangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau perlu dipindah atau bagaimana. Tetapi itu sebenarnya kewenangan BGN. Kami hanya bisa menyampaikan permasalahan dan masukan yang ada," harap Mustadi.

Editorial Team

Related Article