TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN
Home News Indonesia

Jelang Putusan MKMK, Ketum PAN Zulhas Pilih Bungkam

MKMK akan umumkan putusan pada 7 November 2023

Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI), Zulkifli Hasan. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)
Verified
Herlambang Jati Kusumo

Sleman, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, enggan memberi komentar jelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran etik hakim MK menyangkut batasan usia dan kepala daerah berpengalaman bisa maju Capres/Cawapres. Dugaan pelanggaran etik itu pun menggoyang Koalisi Indonesia Maju.

Saat dimintai komentar oleh awak media jelang putusan MKMK pada 7 November 2023 ini dan sikap Koalisi Indonesia Maju, Zulhas memilih bungkam. "Kenapa? Yah, yah, saya kira itu dulu," ujar Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu, seusai menghadiri acara di Manohara Hotel, Sleman, Senin (6/11/2023).

1. Zulhas enggan memberi komentar

Prabowo dan Gibran jalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto pada Kamis (26/10/2023). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Zulhas memilih tidak memberi komentar terkait riuhnya suara di masyarakat soal putusan MK yang dinilai memberi jalan bagi Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, maju mendampingi Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju. MKMK sendiri telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik hakim MK.

Terlebih lagi Ketua MK, Anwar Usman merupakan adik ipar presiden Jokowi. Hal tersebut memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. PAN yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan sejumlah partai lain pun ikut terdampak.

Baca Juga: Tim Koalisi Daerah di Bantul untuk Pemenangan Prabowo-Gibran Terbentuk

2. Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik sudah dilakukan

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sebelumnya, Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie mengatakan telah selesai mendengarkan keterangan dari 21 pelapor dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Pihaknya pun juga telah memeriksa semua alat bukti, mulai dari pemeriksaan dokumen administrasi hingga ke rekaman CCTV.

Berdasarkan 21 pelapor itu, sebanyak 15 laporan di antaranya ditujukan kepada Ketua MK, Anwar Usman. Itu sebabnya, Anwar harus menjalani pemeriksaan untuk kali kedua pada Jumat (3/11/2023). 

"Kami sudah melakukan rapat intern dan buat kesimpulan. Tinggal dirumuskan menjadi putusan dengan pertimbangan yang mudah-mudahan bisa menjawab semua isu. Jadi, semua laporan itu kan berisi tuduhan-tuduhan. Mudah-mudahan satu per satu nanti terjawab semua dengan bukti dan kontra bukti," ujar Jimly di gedung MK usai memeriksa Anwar Usman.  

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Ajak Relawan Kompak Hadapi Mantan Satu Barisan

Topik:
mahkamah konstitusi
MK
pelanggaran
kode etik
PAN
Zulhas
pilpres 2024
Koalisi Indonesia Maju
Update me
Berita Terkini Lainnya

Pemerintah Janji Kendalikan Impor hingga Bangun Kolaborasi untuk UMKM

Bawaslu Kulon Progo Ingatkan Masa Kampanye Dimulai 28 November 2023 

Dinkes Bantul Siapkan Rumah Sakit Rujukan Pasien Cacar Monyet

Harga Cabai Naik, Menteri Perdagangan: Gak Apa-apa Mahal Sekali-kali

Sleman Temple Run Terdaftar di Kalender Event Lari Internasional 

Petaka di Tempat Wisata, Keselamatan Wisatawan Jangan Cuma Jargon

Pelari Asing Ikut Lomba, Sleman Temple Run Jadi Media Promosi Wisata

Jaga Lingkungan, Menteri PPN Minta Tanam Pohon saat Beli Baju Baru  

10 Ribu Orang di Gaza Meninggal, Mahfud: Kejahatan Perang Luar Biasa

Tim Koalisi Daerah di Bantul untuk Pemenangan Prabowo-Gibran Terbentuk