TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Mahfud MD Beberkan Penyebab Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun

Sikat korupsi, pemerintah seperti amputasi tangan sendiri

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (IDN Times/Tunggul Kumoro)
Verified
Daruwaskita

Bantul, IDN Times - ‎Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, mengatakan sejak reformasi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari angka 20 pada 1999 hingga puncaknya mencapai 39 di tahun 2019. Kemudian, menurun menjadi 38 dan pada saat ini mencapai 34.

‎"Indeks Persepsi Korupsi itu maksudnya indeks persepsi masyarakat internasional tentang seberapa besar skor korupsi di Indonesia berarti kalau diinterval antara 0-100 maka kita di angka 34, dan menjadi penurunan yang tertinggi selama pemerintahan reformasi hingga pemerintah Presiden Jokowi naik konsisten, namun kok tiba-tiba turun," katanya di Bantul, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Pukat UGM: Korupsi Politik Naik

1. Hal yang dinilai bukan penegakan hukum semata

Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Menurut Mahfud, persepsi korupsi yang turun tersebut bisa disebabkan karena korupsi yang semakin banyak, di mana operasi tangkap tangan (OTT) juga semakin sering. 

"Tapi sebenarnya kalau peningkatan korupsi itu sendiri yaitu normal, seperti itu terus sejak dahulu," ungkapnya.

Menurut dia, yang menjadi masalah adalah IPK turun justru karena penegakan hukum di bidang korupsi naik. Pasalnya, yang dinilai bukan hanya korupsi semata namun ada hal yang lain seperti tentang perizinan yang terjadi korupsi.

"Seperti orang punya izin namun diberikan kepada orang lain seperti itu, sehingga yang menjadi masalah saat ini adalah birokrasi yakni terjadinya korupsi dan kolusi dalam perizinan. Pemerintah pun mengeluarkan UU Cipta Kerja yang tujuannya untuk menekan angka korupsi di Indonesia," ujarnya.

2. Siapkan SPBE untuk menekan korupsi

IDN Times/Galih Persiana

Dalam tiga tahun terakhir ini, Mahfud mengklaim pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh negara sangat luar biasa. Kejaksaan Agung seperti melakukan amputasi kepada tangan pemerintah, orang pemerintah ditangkap sendiri. 

Gubernur hingga bupati ditangkap dan diproses hukum sehingga pemerintah sudah sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi dalam hal tindakan. Namun, dalam hal administrasi birokrasi, pemerintah masih mempersiapkan instrumen hukum yang memungkinkan bekerja cepat dan mengontrol cepat.

"Kita sedang menyiapkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) yang segera disahkan presiden. Harapannya korupsi, kolusi, pembayaran di bawah meja itu bisa ditangkal. Kan banyak perizinan di pertambangan, perhutanan, banyak terjadi kolusi serta kita tangani dan itu persepsi yang dirasakan oleh persepsi masyarakat internasional terkait kepastian berusaha di Indonesia bagaimana," ucapnya.

"Kepastian-kepastian itu harus dibarengi dengan kebijakan strategis maka dibuatkan SPBE, tapi kalau ada yang korupsi juga harus ditangkap. Tapi upaya mencegah korupsi sudah dilakukan," tambahnya lagi.

Baca Juga: PUKAT Khawatir Perpanjangan Jabatan Kades Tingkatkan Risiko Korupsi

Topik:
indeks persepsi korupsi
menkopolhukam
korupsi
Mahfud MD
Give me Perspective
Berita Terkini Lainnya

Banyak Pertashop Merugi, Milik Kuwat Justru Tetap Kuat

Cegah Penularan Antraks, Ternak Dusun Kropyak Mulai Disuntik Vaksin

Ombudsman Temukan Numpang Nama KK hingga Perjokian Wali di PPDB Jogja

Bantul Tebar 32 Ribu Benih Ikan, Jaga Ekosistem Sungai Oya

Cari Organ Tubuh Dugaan Mutilasi di Sleman, Tim Pencari Temukan Usus

Penggeledahan Dispertaru DIY dan Rumah Kepala Dinas, Ini Kata Sultan

Gapasdap Keluhkan Pengelolaan Angkutan dan Penyeberangan Sungai  

Dugaan Mutilasi, 4 Potongan Tubuh Ditemukan di Turi Sleman

Temuan Potongan Tubuh Dugaan Mutilasi, Tim SAR DIY Susur 3 Lokasi

Tips Persiapkan Anak Beradaptasi saat Pertama Masuk Sekolah