Warga Parangtritis Bantul Tolak Berdirinya Toko Berjejaring Nasional

Menurutnya sebagian besar warga Dusun Mancingan yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima khawatir keberadaan toko akan mematikan usahanya. Apalagi toko modern tersebut buka selama 24 jam.

"Jelas ini akan mematikan usaha pedagang kaki lima dan toko kelontong lainnya di Pantai Parangtritis," ucapnya.

Menurutnya pada tahun 2017, warga juga menolak adanya pengajuan pendirian toko modern berjejaring nasional. Warga pun merasa kaget saat toko mulai beroperasi di awal bulan ini. 

"Kok bisa dadakan toko modern berjejaring nasional tiba-tiba berdiri tanpa persetujuan warga. Saya pertanyaan bagaimana izinnya bisa keluar," terangnya.

Hal serupa disampaikan ‎Ketua RT 01 Dusun Mancingan, Eko Feri yang menyatakan  pendirian toko modern jelas ditolak oleh warga dan tidak mendapatkan persetujuan warga di Dusun Mancingan.

"Lha kok bisa memperoleh izin padahal warga sudah menolaknya sejak tahun 2017 silam," ucapnya.

Merasa resah warga Mancingan akan melakukan audiensi dengan Komisi B DPRD Bantul yang membidangi toko modern berjejaring nasional untuk mendapatkan informasi terkait pendirian toko modern.

Ditemui terpisah Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Aryunadi mengatakan pendirian toko modern berjejaring nasional harus mengacu pada Perda No. 21/2018 yang sudah secara jelas mengatur pendirian toko modern berjejaring nasional.

"Semua jelas kok dalam Perda tersebut. Jadi kalau melanggar maka harus ditutup sesuai dengan aturan Perda," ujar Politisi PDIP ini.

Komisi B kata Aryunadi siap menerima aspirasi masyarakat Dusun Mancingan jika keberatan dengan berdirinya toko modern berjejaring nasional dan berjanji memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan yang ada.

"Silakan saja datang ke DPRD Bantul kalau ingin menyampaikan aspirasinya. Tentu akan kita terima dengan baik. Kita juga akan melakukan klarifikasi terkait perizinan pendirian toko berjejaring nasional di Dusun Mancingan, Desa Parangtritis," katanya.‎