2. Pasrah dan pasrah

Ilustrasi otopet listrik. (IDN Times/Lia Hutasoit)

Para anggota tersisa kini juga cuma bisa menanti pemberlakuan peraturan wali kota (Perwal) Yogyakarta yang melarang pengoperasian skuter listrik di seluruh jalanan utama dan pedestrian. Mereka sungguh-sungguh mati kutu ketika Perwal ini diterapkan nantinya.

"Kita sendiri apapun hasilnya dari perwal tersebut, semoga bisa menyelesaikan masalah. Kalau sudah diputuskan ya apa boleh buat. Kami sebagai warga Jogja tetap legowo dan mengikuti hasil tersebut," bebernya.

Di satu sisi, Adi merasa ia dan rekan-rekan di paguyuban hanyalah sekumpulan orang yang menjajal memanfaatkan peluang usaha tanpa niat merugikan pihak lain.

"Misalkan dibuatkan tempat, kawasan eksklusif (khusus kendaraan listrik) saya kembalikan ke masing-masing pengusaha," ucapnya.

3. Bantah kucing-kucingan

Ilustrasi tren skuter listrik. (IDN Times/Masdalena Napitupulu)

Adi menerangkan, para anggota paguyubannya mayoritas adalah orang-orang lama yang berkecimpung di bisnis sewa skuter listrik.

Ia mengklaim, dirinya dan rekan-rekan paguyuban hanya bersikap lunak terhadap SE yang sebatas bersifat anjuran. Sejak SE itu terbit hingga ancaman Sultan muncul, dia tak menampik masih menjalankan usahanya dengan cara memilih jam yang lengang kendaraan bermotor. Lalu meliburkan usahanya saat hari-hari di mana jalanan utama dan pedestrian Malioboro padat.

Pihaknya enggan disebut main kucing-kucingan karena masih bersedia mengikuti anjuran persuasif dari petugas ketertiban dan tidak kabur. Dia menuding aksi kucing-kucingan dilakukan oleh pengusaha baru yang tak paham aturan. Sayang sekali bagi Adi ketika pemerintah memukul rata anggapan kucing-kucingan itu.

"Kami dari awal bilang dengan beberapa instansi pemerintah baik di lapangan maupun secara birokrasi, kami selalu minta dibina. Ayo bersama-sama menyelesaikan masalah ini," akunya.

4. Ogah jadi kambing hitam

Wisatawan berada di kawasan Malioboro, Yogyakarta. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah)

Hanya saja, Adi mengaku selama ini pihaknya tak pernah dilibatkan dalam upaya mencari solusi itu. Ia berujar, perwal yang tengah dirumuskan itu hanyalah produk satu pihak saja.

"Sampai saat ini nyatanya kita belum pernah diajak diplomasi, pembinaan belum ada sama sekali," ujarnya.

Jika boleh berpendapat, pihaknya juga bakal menyampaikan bahwa pelanggaran yang terjadi di lapangan bukan cuma salah pengusaha. Karena menurutnya belum semua pelanggan atau penyewa skuter paham akan aturan pelarangan pengoperasian kendaraan listrik di sumbu filosofis.

"Kan ini masalahnya bukan usahanya, tapi masalah operasionalnya. Jadi, banyak penyewa melanggar aturan, yang sebenarnya diselesaikan kan itunya. Harus ada aturan penggunaan skuter, yang bertanggung jawab itu penyewa dan yang menyewakan," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Yogyakarta akan segera memberlakukan Perwal tentang pelarangan pengoperasian skuter listrik di seluruh kawasan. Beleid ini nantinya akan disertai sanksi bagi para pelanggarnya.

Hal ini dilatarbelakangi rasa jengah pemkot akan aksi kucing-kucingan para pengusaha sewa skuter listrik yang dianggap tak mau bekerjasama dalam upaya penegakkan SE Gubernur DIY Nomor 551/4671.

Pemkot memastikan, acuan dari perwal ini adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020.

Dalam Permenhub itu diatur kendaraan dengan penggerak listrik meliputi, skuter listrik, sepeda listrik, otopet, hingga sepeda roda satu atau unicycle masuk kategori kendaraan khusus yang memiliki jalur tersendiri atau hanya bisa dioperasikan di kawasan tertentu.

Baca Juga: Skuter Listrik Marak di Malioboro, Sri Sultan: Taati Aturan!