Sore ini Aksi Rakyat Memanggil Digelar di Pertigaan Gejayan

Menurut Masduki, tuntutan pertama berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan langkah mitigasi maupun terobosan kebijakan yang mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Karena itu, pihaknya mendorong evaluasi terhadap pejabat di sektor ekonomi, termasuk Menteri Keuangan dan pimpinan Bank Indonesia.

“Tuntutan pertama adalah soal nilai tukar rupiah yang terus terpuruk. Kita melihat tidak ada upaya mitigasi atau terobosan kebijakan yang progresif,” katanya.

Massa aksi juga bakal menyoroti pemborosan anggaran pemerintah. Masduki menyebut frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo serta struktur kabinet yang besar menjadi bagian dari kritik yang disuarakan.

Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara narasi penghematan yang disampaikan pemerintah dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, sejumlah program strategis pemerintah juga menjadi sorotan, termasuk dugaan korupsi yang mencuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ada jarak antara apa yang secara deklaratif disampaikan Prabowo terkait penghematan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, ada masalah terkait program-program strategis yang dinilai berantakan,” ujarnya.

Isu ketiga yang diangkat adalah kekhawatiran terhadap menguatnya peran militer di ruang sipil. Masduki menyoroti penempatan personel militer pada sejumlah jabatan sipil dan keterlibatan mereka dalam berbagai program pemerintah.

Selain itu, Guru Besar UII itu juga menyinggung kinerja institusi kepolisian yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya terkait penanganan aktivis dan kebebasan berekspresi.

“Ini adalah kelanjutan dari isu-isu satu hingga dua tahun terakhir, yaitu soal militerisasi. Penempatan orang-orang militer di jabatan sipil menjadi sorotan,” katanya.

Menanggapi munculnya wacana Reformasi Jilid 2, Masduki menyebut pemerintah seharusnya membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil dan tidak hanya berfokus pada pengendalian informasi.

"Dalam diskusi-diskusi di Forum Cik Di Tiro maupun gerakan masyarakat sipil, opsi menuntut mundur itu wajar disuarakan apabila semua tuntutan tadi tidak direspons oleh Prabowo," ucapnya.