Peneliti UGM Berharap Pemkot Yogyakarta Tak Batasi Skuter Listrik

Menurut Arif, pengguna skuter harus patuh dan memenuhi norma serta aturan ketika berkegiatan di jalan umum. Misalnya dengan menambah alat yang menghasilkan suara agar pengguna jalan lain sadar ada kendaraan listrik di sekitarnya.

"Untuk menjaga keselamatan maka aspek ketaatan aturan tetap diutamakan, prioritas dan perlindungan harus dieksplisitkan dalam aturan," kata Arif dikutip Antara. 

Arif berpendapat moda transportasi tersebut justru menjadi solusi untuk anak-anak atau kelompok umur yang sudah semestinya independen dalam melakukan mobilitas. Terlebih skuter listrik bisa menjadi sarana transportasi alternatif untuk mengurangi polusi udara.

Sanksi tilang sebagaimana untuk pengguna jalan lain yang melanggar lalu lintas, menurut Arif, bisa diterapkan untuk pengguna skuter. Namun kedudukan hukumnya harus cukup jelas terutama jika melibatkan denda yang tatarannya pada undang-undang.

Sementara kekhawatiran menimbulkan kemacetan lalu lintas, menurut Arif yang berkontribusi besar terhadap kemacetan justru kendaraan besar.

"Yang berkontribusi lebih besar pada kemacetan adalah kendaraan besar, apalagi dengan penumpang yang sedikit di dalamnya," kata Arif.

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berencana melakukan penataan terhadap keberadaan skuter listrik di kawasan wisata Malioboro, salah satunya dengan pembatasan jumlah dan penentuan jalur.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi meminta pengelola skuter listrik menghentikan sementara penyewaan kendaraan tersebut. Kekhawatiran jumlah kendaraan tersebut pun semakin banyak dan bisa mengganggu pengguna jalan lain.