Pemkab Bantul Siapkan Anggaran Rp300 Miliar Penanganan COVID-19

Suharsono mengatakan warga yang berhak menerima bantuan jaring pengaman sosial  adalah warga miskin yang terdampak COVID-19 namun tidak masuk daftar BDT atau Basis Data Terpadu yang menerima bantuan PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

"Penerima adalah keluarga yang harus melakukan isolasi karena positif, ODP atau PDP, dan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bantuan jaring pengaman sosial ini khusus bagi yang terdampak langsung," terangnya.

Selain memberikan bantuan jaring pengaman sosial, warga yang terkena PHK bisa juga diajukan untuk mendapatkan kartu Pra-Kerja.

Data sementara warga Bantul penerima jaduh mencapai 41 ribu orang, namun data tersebut dapat berubah. 

Menurut Suharsono pihaknya masih melakukan kajian terkait refocusing anggaran penanganan COVID-19, karena beberapa organisasi perangkat daerah sudah terikat dengan rekanan sehingga perlu penajaman lagi.

"Namun yang jelas kita sudah mengurangi anggaran untuk kegiatan fisik, belanja modal hampir mencapai Rp 300 miliar. Dana ini kita siapkan untuk penanganan COVID-19 untuk 2 bulan pertama," tambahnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo mengatakan kewenangan untuk refocusing anggaran di tangan bupati, sedangkan DPRD akan melakukan pengawasan dan memastikan anggaran tidak salah sasaran.

"Kita punya komisi yang bisa melakukan pengawasan penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan paling besar porsi pengawasan adalah Komisi D karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap penggunaan anggaran untuk penanganan COVID-19 diharapkan dapat dikoordinasikan dengan pimpinan dewan. 

"Yang jelas penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang ada dan menggunakan asas transparansi karena anggaran ini sangat besar sekali," terangnya.‎