Pemda DIY Minta Dukungan Kementerian Keuangan Tangani Sampah

10 Jun 2024, 14:20 WIB

Herlambang Jati Kusumo

Ilustrasi tumpukan sampah di salah satu jalan di Kota Yogyakarta. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Intinya sih...

Gubernur DIY meminta dukungan Kemenkeu untuk penanganan sampah di DIY karena beban terlalu berat bagi daerah.
Pihak DIY meminta bantuan dari Kemenkeu dengan cara membangun kerja sama, sebagai percontohan penanganan sampah.
Sekda DIY menyatakan bahwa Kemenkeu meminta kajian selama satu bulan untuk mengeksekusi kebutuhan riil kabupaten/kota terkait penanganan sampah.

Yogyakarta, IDN Times - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyebut Pemda DIY akan meminta dukungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk penanganan sampah di DIY. Sultan menilai beban untuk mengelola sampah ini terlalu berat jika hanya ditangani oleh Pemda maupun Pemkot/Pemkab.

"Kalau ini (penanganan sampah), beban semua hanya daerah itu memang problem anggaran. Kami minta dari Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan), untuk bisa membantu," ungkap Sri Sultan, ditemui di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, Senin (10/6/2024).

1. Pemda DIY akan ajak Kementerian Keuangan kerja sama

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sri Sultan menyebut pihaknya meminta bantuan dari Kementerian Keuangan untuk bisa membantu dengan cara membangun kerja sama. Penanganan sampah di Jogja menjadi bagian dari percontohan yang bisa dilakukan Kementerian Keuangan.

"Kita diminta menunggu satu bulan. Jadi, sehingga ada subsidi atau bantuan keuangan untuk bisa menyelesaikan semua," ungkap Sri Sultan.

2. Beban berat pemerintah daerah

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Sultan menyebut jika penanganan sampah ini hanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota atau provinsi akan terlalu berat. Anggaran untuk kepentingan publik lainnya bisa menjadi kecil, jika hanya untuk menangani masalah sampah.

"Bebannya terlalu berat, yang untuk publik di luar sampah jadi sangat kecil (anggaran). Saya gak mau kalau sampah ini menghabiskan semua bagian yang harusnya membangun lainnya, untuk kepentingan publik," ucap Sri Sultan.

3. Kebut dalam satu bulan untuk kajian

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, menambahkan Pemda DIY diminta Kementerian Keuangan untuk membuat kajian, paling lama satu bulan. Dikatakannya antara Kementerian maupun Pemda sama-sama punya komitmen.

"Kami diminta kajian paling lama satu bulan. Kebutuhan kabupaten kota riilnya seperti apa, supaya bisa segera dieksekusi," ungkap Beny.