Menuju Pilpres 2024 Poros Baru Berpotensi Muncul, Siapa?

06 Jun 2023, 13:57 WIB

Founder dan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times - Founder dan CEO PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menyebut tidak tertutup kemungkinan akan muncul poros baru dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski cukup sulit untuk melihat dinamika politik yang terjadi, Eep menerangkan kemungkinan kemunculan tersebut dapat terjadi dengan sisa partai yang saat ini belum menentukan koalisi.

"Dari sisi teoritis kekuatan politik di DPR masih mungkin. Kita masih mungkin punya 4 kandidiat. Misal PPP komitmen dengan PDIP, Gerindra dengan PKB, (PKS dengan Nasdem). Sisa partai lain yang masih 6 bisa membangun dua koalisi. Kalau kemudian terjadi kita punya poros," ujar Eep, di UGM, Senin (5/6/2023).

1. Tidak ada tokoh alternatif

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Eep menyebut meski dimungkinkan terdapat poros baru, namun nama tokoh yang muncul, bukan tokoh alternatif. Nama yang mungkin muncul adalah tokoh yang sudah disebut belakangan ini.

"Tidak ada tokoh alternatif menurut saya, karena semua yang kita bjcarakan berkatan dengan 2 poros, 3 poros, 4 poros itu-itu saja yang ada di bursa. Tidak ada tokoh alternatif," ujar Eep.

2. Proses politik di bawah permukaan sulit terbaca

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Eep menyebut memang ada beberapa kesulitan untuk membaca dinamika politik yang terjadi, berkaitan dengan Pilpres. Pertama, diplomasi di atas permukaan, pembicaraan di atas meja tidak bisa mencerminkan proses politik yang berjalan di bawah permukaan.

"Ketua umum partai bertemu dengan ketua yang lain berpindah-pindah, bahkan lintas koalisi, itu kejadian yang sangat biasa. Jadi tidak bisa disimpulkan ketika pertemuan A dan B, maka sedang ada proses menuju poros baru. Itu kesulitannya," ungkap Eep.

3. Indpendensi partai tidak cukup

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Eep menyebut kesulitan kedua yaitu partai banyak yang tidak memiliki independensi yang cukup. Meski saling bicara antar partai, namun saat membuat keputusan, banyak hal yang harus dipertimbangkan.

"Entah harus menimbang koalisi besar yang harus dijaga. Entah tidak penuh, karena yang bersangkutan terikat pada persoalan-persoalan yang bisa dikapitalisasi pihak lain. Seperti persoalan hukum dan lain-lain, yang menyebabkan langkah mereka sering kali berhenti pada rencana dan kemudian sangat lamban dalam eksekusi. Itu dua kesulitan yang serius," kata Eep.