UGM Ajak Kampus Lain Bentuk TGPF Telusuri Ricuh Demo 10 November
- UGM mengajak perguruan tinggi lain membentuk TGPF untuk menelusuri kericuhan pascademo 10 November 2026 di Yogyakarta, termasuk dugaan kekerasan saat pengamanan.
- UGM menekankan pencarian fakta harus independen, menghimpun keterangan dan bukti, lalu menjadi dasar rekomendasi serta tindak lanjut tanpa menyudutkan pihak tertentu.
- UGM mengecam dugaan tindakan represif terhadap massa aksi, mengingatkan mahasiswa tetap tertib, dan melanjutkan pendampingan hukum, medis, serta psikologis bagi mahasiswa terdampak.
Sleman, IDN Times - Universitas Gadjah Mada (UGM) menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi untuk mengusut kericuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi pada 10 November 2026 di Yogyakarta.
"Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara saksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta," kata Ova di UGM, Kamis (12/11/2026).
Langkah ini diambil agar rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan saat pengamanan demonstrasi, dapat terungkap secara menyeluruh.
Ova mengatakan, penelusuran diperlukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai peristiwa yang berdampak terhadap mahasiswa dan masyarakat. Tim tersebut nantinya diharapkan tidak hanya mengumpulkan keterangan, tetapi juga menelusuri bukti dan dokumentasi dari berbagai pihak.
"Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi," kata Ova.
UGM ingin pengusutan berjalan independen
Ova menegaskan, proses pencarian fakta harus terbebas dari kepentingan tertentu. Hasil penelusuran nantinya diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun rekomendasi dan mendorong tindak lanjut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Ova menekankan pembentukan TGPF bukan ditujukan untuk menyalahkan pihak tertentu ataupun memperkeruh situasi. Menurutnya, pengungkapan fakta diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan secara adil dan menjadi bahan evaluasi supaya kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Bagi kami, mencari kebenaran bukanlah upaya untuk memperkeruh keadaan atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, ini merupakan ikhtiar agar setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Kita perlu memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang kembali," ucapnya.
UGM kecam tindakan represif terhadap massa aksi
Aksi massa dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11/2026) malam, diwarnai kericuhan.(IDNTimes/Herlambang Jati) Selain mendorong pembentukan TGPF, UGM menyampaikan kecaman terhadap dugaan tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi yang dialami massa demonstrasi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika.
Ova menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan jaminan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat. Ia mengingatkan hak konstitusional tersebut tidak semestinya dihadapkan pada ancaman maupun tindakan kekerasan.
Menurutnya, aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat serta menghormati hak asasi manusia. Kampus juga harus tetap menjadi lingkungan yang aman bagi mahasiswa dan dosen untuk menyampaikan kritik maupun berdiskusi secara terbuka.
"Kita boleh berbeda pandangan. Kita boleh tidak sepakat dengan suatu kritik atau aspirasi. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh dijawab dengan kekerasan," kata Ova.
"Negara dan aparat yang menjalankan kewenangan pengamanan justru memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara, menghormati martabat manusia, dan memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai hukum serta prinsip hak asasi manusia," sambungnya.
Di sisi lain, Ova mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak terlibat dalam tindakan yang mengarah pada kekerasan.
Tujuh mahasiswa UGM telah dibebaskan
Mengenai mahasiswa yang terdampak dalam peristiwa tersebut, Ova menyampaikan dirinya bersama jajaran pimpinan universitas dan fakultas telah mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11/2026). Kedatangan mereka bertujuan melakukan koordinasi sekaligus mengupayakan pembebasan mahasiswa UGM yang diamankan kepolisian.
Pada pukul 20.00 WIB, pihak universitas mendapat kabar tujuh mahasiswa telah dilepaskan. Mereka terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat, Abraham Mote, masih menjalani perawatan.
UGM memastikan tidak akan menghentikan pendampingan terhadap mahasiswa yang terdampak. Bantuan yang disiapkan mencakup aspek hukum, penanganan medis, hingga pemulihan kondisi fisik dan psikologis.
"Kami akan terus memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang terdampak mendapatkan pendampingan yang mereka perlukan, baik bantuan hukum, perawatan medis, maupun dukungan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis mereka," tutur Ova.
