Mengintip Langkah Pemda DIY Menyejahterakan Masyarakat di Kalurahan

Salah satu implementasi yang akan segera direalisasikan yaitu, implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kalurahan. Dengan penyusunan dan pengukuran perjanjian kinerja lurah dengan indikator sasaran tahunan.

“Yaitu, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan pendapatan asli kalurahan, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kalurahan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat,” tutur Sri Sultan.

Sementara, JSLU adalah program untuk membantu warga lanjut usia yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, serta mengurangi kemiskinan, terutama bagi mereka yang hidup di usia senja tanpa uang pensiun atau aset dan tabungan, serta tidak menerima bantuan PKH dan BPNT dari pemerintah.

“Adapun dalam penyaluran JSLU, Pemda DIY mengoptimalkan inovasi Warung Lansia Yogyakarta (Waluyo). Dimana para lansia dapat membelanjakan bantuan yang diperoleh guna memenuhi kebutuhan dasar, sekaligus memberdayakan ekonomi lokal, melalui warung maupun kontribusi masyarakat sekitar,” kata Sri Sultan.

DIY juga membuka akses bagi warga miskin dan pengangguran, untuk menggarap tanah kalurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. Sesuai Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024, Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon/Dede Keprabon dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

Sri Sultan menjelaskan, hal tersebut akan tercapai jika masyarakat DIY dan pemerintah daerah memelihara aspek kepercayaan (trust), merawat demokrasi dan partisipasi publik, meningkatkan efektivitas-efisiensi tata kelola pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan senantiasa berupaya mencegah terjadinya korupsi secara berkelanjutan.

Adapun dari aspek tata kelola pemerintahan, Pemda DIY telah berupaya mengoptimalkan sharing capaian kinerja strategis dengan kabupaten/kota, pelembagaan ekspose kinerja berkala kepada publik melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal), literasi digital dan Information Technology Clearance, pelembagaan kolaborasi lintas sektor, pembangunan ekosistem inovasi pelayanan publik, penguatan zona integritas, serta penguatan SDM.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara mengatakan, Evaluasi Kinerja SAKIP Tahun 2024 untuk Provinsi DIY, Kabupaten/Kota dilakukan secara field evaluation. Hal tersebut dilakukan untuk melihat inovasi baru dan juga tindak lanjut kegiatan yang sudah dilakukan oleh DIY selama 2023-2024, serta mendiskusikan hal tersebut secara bersama-sama.
 
Ia berharap, predikat sangat baik (AA) yang telah diperoleh Provinsi DIY dan (AA) untuk Kabupaten/Kota agar dapat terus dipertahankan dan bisa menjadi percontohan untuk wilayah yang lainnya.