Yogyakarta, IDN Times - Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah menggelar aksi memprotes kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di depan Monumen Serangan Umum 1 Maret (Titik Nol Kilometer Yogyakarta), Rabu (29/11/2023). Mereka mengkritisi kepemimpinan Jokowi yang dinilai menggerus demokrasi.
Dengan berpakaian hitam-hitam puluhan mahasiswa berkumpul. Beberapa mahasiswa tersebut juga mengenakan kaus bertuliskan 'Republik Rasa Kerajaan'.
Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan 'Mimbar Kerakyatan Tahta Untuk Rakyat #YogyakartaMenggugat,'. Perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus juga melakukan orasi, mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mahasiswa yang datang juga membawa jagung, sebagai simbol demokrasi di Indonesia hanya seumur jagung.
"Jagung yang kita genggam merupakan wujud betapa mudanya demokrasi kita. Namun naas betul demokrasi kita. Demokrasi yang masih seumur jagung justru ditindas, justru dibakar," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Gielbran Muhammad Noor.
Gielbran menyebut demokrasi yang seharusnya dipupuk dan disiram, justru dibakar. "Lantas apa kita sebagai rakyat yang seharusnya membawa takhta apakah hanya sebatas diam?" ujar Gielbran dalam orasinya.
Ketua BEM Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muhammad Reyhan, menyoroti masalah di Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini menjadi perhatian publik. Putusan MK yang seakan memberi jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres), dinilai mencederai demokrasi.
Meski merupakan sosok muda, namun putusan tersebut juga dinilai tidak membawa perubahan apa-apa untuk anak muda.
"Bangsa kita, negara kita mengalami hal-hal salah, keliru, pengangkangan konstitusi. Di sini gak ada pemuda yang diuntungkan, kecuali anak kesayangan papa," ungkap Reyhan.
Ketua BEM UI, Melki Sadek Huang, yang turut dalam aksi mengungkapkan gerakan ini adalah gerakan non partisan. Tidak ada kepentingan untuk mendukung salah satu calon presiden maupun calon wakil presiden yang tengah berkontestasi di Pilpres 2024.
"Gerakan non partisan. Gak ada urgensi mendukung capres, karena bagi kami, mau nomor 1, 2, 3, bukan kalah menang mereka. Bukan kita dukung tidaknya mereka, tapi yang harus menang penegakkan demokrasi dan juga konstitusi," ungkap Melki.