Lulusan Sarjana dan Diploma Sumbang Pengangguran Tertinggi

24 Feb 2023, 08:11 WIB

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. Dok. Kemnaker

Sleman, IDN Times - Penyelesaian masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah Kementerian Tenaga Kerja. Pengangguran saat ini justru didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI, Ida Fauziyah menyebut sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma. Menurutnya, besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini disebabkan tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.

“Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match,” kata Ida Kamis (23/2/2023).

1. Program Merdeka Belajar diharapkan bisa kurangi pengangguran

Ilustrasi Pelajar. (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut Ida, saat ini jumlah kelompok pekerja didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan sekolah dasar. “Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana,” jelasnya.

Melalui program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI, menurut Ida diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja. “Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siap kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran,” ujarnya

2. Tekan kesenjangan lulusan dan pasar kerja

Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski tidak menargetkan jumlah pengangguran yang bisa diturunkan dari program MBKM, Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. “Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemik dan penyesuaian kenaikan harga BBM.

3. Subsidi upah untuk pegawai

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Ida mengatakan bantuan subsidi upah tahun 2020 dan 2021 saat pandemik dimana para buruh berkurang pendapatannya akibat banayak pekerja yang dirumahkan. "Lalu tahun 2022 diberi subsidi upah karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM, sehingga kita perlu membantu dengan subsidi upah, mudah-mudahan (tahun ini) tidak ada yang membuat upah teman-teman buruh jadi berkurang. Sebenarnya kebijakan itu mengikuti kondisi,” tegasnya.

Meski ada ancaman resesi, imbuhnya, banyak negara yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski mengalami penurunan. “Ekonomi kita diprediksi turun tapi dianggap sangat baik dengan negara lain, bisa tumbuh positif dan inflasi yang masih bisa terkendali. Meski ada penurunan tapi masih tumbuh positif,” ujarnya.