Komisi B DPRD Bantul Minta Target Pendapatan Wisata 2023 Ditambah

04 Jan 2023, 19:15 WIB

Kawasan Pantai Selatan Bantul.(IDN Times/Daruwaskita)

Bantul, IDN Times - ‎Gagal mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, DPRD Kabupaten Bantul meminta PAD 2023 dinaikkan. Pada tahun 2022 target Rp32 miliar, hanya teralisir Rp26,5 miliar.

"Ya tahun 2023, kita menargetkan kepada Dinas Pariwisata untuk mampu menyumbang PAD sektor pariwisata Rp50,5 miliar. Tak masalah tahun 2022 meleset dari target," ujar Ketua Komisi B, DPRD Bantul, Wildan Nafis, Rabu (4/1/2023).

1. Gelar berbagai kegiatan menggunakan dana keistimewaan‎

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis.(IDN Times/Daru)

Wildan memaparkan cara mencapai target PAD tahun 2023, dengan menggelar berbagai acara di tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata.
"Kita memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi Dinas Pariwisata untuk menggelar berbagai acara untuk menarik wisatawan datang," ujar politisi PAN ini.

Komisi B kata Wildan, meminta Dinas Pariwisata untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata DIY dan Dinas Kebudayaan DIY untuk menggelar berbagai event agar menarik kunjungan wisatawan dengan menggunakan dana keistimewaan.

"Dana keistimewaan DIY itu sangat besar. Nah bagaimana sekarang dana yang besar itu bisa ditarik ke Bantul untuk menggelar berbagai acara di objek wisata yang dikelola Pemkab Bantul," ungkapnya.

2. Menaikkan tiket masuk wisata pantai menjadi Rp15 ribu per orang‎

TPR Induk Pantai Parangtritis l. (IDN Times/Daruwaskita)

Komisi B juga meminta kenaikan tiket masuk tempat wisata yang baru yakni sebesar Rp15 ribu untuk wisata di pantai selatan Bantul.
"Kalau Jembatan Kretek 2 dibuka harus dibarengi dengan pemberlakukan tiket baru masuk objek wisata pantai selatan Bantul Rp 15 ribu. Ketika wisatawan masuk satu tempat wisata pantai kemudian pindah, cukup bayar satu kali tiket masuk," terangnya.

3. Rotasi pegawai di TPR untuk meminimalkan kebocoran‎

Ketua Komis B DPRD Bantul, Wildan Nafis.(IDN Times/Daru)

Tak kalah penting, Komisi B meminta rotasi atau pergantian petugas yang berjaga di tempat pemungutan retribusi (TPR) secara berkala agar, lantaran potensi kebocoran saat ini tinggi.

"Ya lebih baik dilakukan rotasi bisa triwulan atau sekali dalam satu bulan. Itu kebijakan teknis di Dinas Pariwisata Bantul," tandasnya.‎

Selain itu pembuatan TPR baru di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa mulai dari Pantai Depok hingga Pandansimo mendesak dilakukan untuk optimalisasi pendapatan dari tiket masuk apabila Jembatan Kretek 2 tahun ini dibuka.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.