KKP Target 5 Ribu Kampung Nelayan, 100 Lokasi Siap Beroperasi Tahun 2027

Di DIY, KKP melanjutkan pengembangan KNMP dengan membangun enam lokasi baru sepanjang 2026. Lokasi tersebut tersebar di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Sebelumnya, KNMP Poncosari telah beroperasi sejak 2025. Kehadiran kampung nelayan ini diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari pengelolaan hasil tangkapan hingga pengembangan usaha perikanan.

Program KNMP tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. KKP juga mendorong perubahan pola kerja nelayan agar pengelolaan usaha menjadi lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu upayanya melalui edukasi penggunaan slurry ice sebagai alternatif es balok untuk menjaga kesegaran ikan. Selain itu, KKP menyediakan gudang beku portabel atau chest freezer agar mutu hasil tangkapan tetap terjaga dan nilai jual ikan dapat dipertahankan.

Pengelolaan fasilitas tersebut diserahkan kepada koperasi desa dengan pendampingan PT Aginas Jaladri Nusantara. Pendampingan ini bertujuan membantu koperasi mengelola usaha secara akuntabel sekaligus memenuhi persyaratan perbankan atau bankable.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, mengingatkan pentingnya pendampingan dan evaluasi agar fasilitas yang dibangun pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Titiek mengatakan, kunjungannya ke KNMP Poncosari kali ini merupakan kunjungan ketiga. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah tidak berhenti pada pembangunan sarana, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat program bagi nelayan.

"Kegiatan seperti ini penting karena kita tidak hanya berbicara tentang program, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Saya berharap kementerian dan pemerintah daerah terus melakukan pendampingan dan evaluasi. Jangan sampai sarana yang diberikan tidak dimanfaatkan secara maksimal," kata Titiek.

Menurutnya, program KNMP perlu berjalan selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan serta mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Titiek, yang juga merupakan inisiator program Asuransi Nelayan, menyoroti pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir. Ia berharap deklarasi laut sehat bebas sampah dan penanaman vegetasi pantai menghasilkan dampak nyata bagi lingkungan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Dalam kegiatan Bakti Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Poncosari, KKP bersama Komisi IV DPR RI menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung aktivitas nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan. Bantuan yang diberikan meliputi 200 paket sembako untuk bantuan melaut dan Asuransi Nelayan, 50 ribu benih ikan untuk lima kelompok pembudidaya, 100 bibit cemara laut atau ketapang untuk penghijauan kawasan pesisir. Kemudian, tiga unit chest freezer berkapasitas 200 liter. Dua paket peralatan pengolahan hasil laut untuk usaha kerupuk dan pengolahan ikan.

Sertifikat cold storage bagi penerima sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) tematik. Sarana pengawasan bagi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk mencegah praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). 100 paket perlengkapan sekolah untuk peserta khitanan massal. 

Sebelumnya, bantuan penguatan sektor perikanan juga disalurkan di Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Bantuan tersebut mencakup dua unit chest freezer berkapasitas 200 liter, satu paket peralatan pengolahan ikan, tiga unit sarana pascapanen perikanan, serta satu unit mobil alih teknologi informasi.

Rangkaian Bulan Bakti KKP di Poncosari juga menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat pesisir. Kegiatan tersebut meliputi khitanan massal, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar produk perikanan, hingga aksi bersih pantai.