Ketum PP Muhammadiyah Percaya Mahfud MD Tegas Soal Al Zaytun

Menyikapi Ponpes Al Zaytun, lanjut Haedar, sebagian besar umat Islam, kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi organisasi Islam, hingga Kementerian Agama sudah bereaksi terhadap segala bentuk ketidaksesuaian dengan koridor Islam.

"Itu kan sudah punya pandangan agar segera ada tindakan yang tegas terhadap berbagai pandangan yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam maupun dengan koridor kehidupan berbangsa," ungkap Haedar.

Dengan tindakan pemerintah pusat telah mengambil alih permasalahan ini, Haedar berharap masyarakat berhenti mengambil tindakan sendiri hingga memantik perpecahan sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air.

Harapan Haedar, turun tangannya Pemeritah Pusat mampu membuahkan hasil positif. Melahirkan kembali Al Zaytun sebagai ponpes normal atau pada umumnya di Indonesia. Segala pemikiran dalam Al Zaytun yang dianggap menyimpang, tak sesuai dengan kaidah Islam, bisa ditertibkan.

"Menjadi pondok pesantren yang lazim di seluruh indonesia mengajarkan ajaran agama yang benar berdasarkan Alquran dan sunah nabi yang sahihah, juga mengembangkan pandangan-pandangan yang tawassuth moderat, dan tidak menyimpang dari berbagai hal termasuk dalam hal kebangsaan," harap Haedar.

"Jadi saya yakin polanya akan ketemu, soal bagaimana detailnya kita serahkan (ke Pemerintah)," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menduga telah terjadi tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia menyebut tindak pidana itu dilakukan kepada perorangan atau pribadi.

Hasil investigasi terhadap Ponpes Al Zaytun akan diungkap ke publik dalam waktu dekat.  "Nanti akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terrlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan," ungkap Mahfud usai memimpin rapat untuk mendengar perkembangan investigasi Ponpes Al Zaytun di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).