Ekonom Sebut Indonesia Salah Arah, Nakhoda dan Kompas Disorot

Wijayanto menyoroti penetapan garis kemiskinan Indonesia yang menurutnya terlalu rendah untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara memadai. Ia menyebut garis kemiskinan Indonesia berada di angka Rp699.235 per kapita per bulan. Sementara itu, jika menggunakan standar Bank Dunia sebesar Rp1,5 juta per kapita per bulan, tingkat kemiskinan Indonesia disebutnya dapat mencapai 64 persen.

Menurut Wijayanto, penggunaan standar internasional memang dapat diperdebatkan karena setiap negara memiliki karakteristik ekonomi berbeda. Namun, Indonesia juga perlu melihat negara dengan tingkat pendapatan per kapita serupa menetapkan garis kemiskinan.

Ia mencontohkan Vietnam yang menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp1,5 juta per kapita per bulan untuk masyarakat perkotaan dan Rp1,2 juta untuk masyarakat perdesaan. Padahal, menurutnya, produk domestik bruto (PDB) per kapita Vietnam hampir sama dengan Indonesia, yakni sekitar 5 ribu dolar AS per tahun.

"Vietnam sudah berani menggunakan garis kemiskinan Rp1,5 juta untuk masyarakat perkotaan, Rp1,2 juta untuk masyarakat desa. Ini Vietnam yang GDP per kapitanya hampir sama dengan kita," ungkapnya.

Menurut Wijayanto, perbedaan penetapan garis kemiskinan perlu menjadi bahan evaluasi dalam membaca kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia menilai, indikator statistik yang digunakan pemerintah seharusnya mampu memberikan gambaran yang mendekati kondisi riil masyarakat, sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan dapat disusun berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Selain persoalan kemiskinan, Wijayanto turut menyoroti data biaya logistik terhadap PDB atau logistics cost to GDP Indonesia. Ia menyebut angka biaya logistik Indonesia sebelumnya berada di kisaran 24,9 persen hingga mendekati 25,9 persen. Namun, angka tersebut kemudian turun menjadi sekitar 14 persen.

Ia menilai penurunan tersebut bukan karena efisiensi di lapangan, melainkan akibat perubahan metodologi perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas dengan menghilangkan komponen ekspor dan impor dari variavel standar global.

"Kalau standar dunia itu logistik cost terkait ekspor-impor masuk, kemudian pemerintah kita tiba-tiba mengeluarkan itu, sehingga angkanya turun dari 25 ke 14 seketika. Kalau dibandingkan secara global, itu juga akan tidak apple to apple," katanya.

Wijayanto menegaskan perbaikan kualitas dan akurasi data statistik perlu menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, tanpa data yang mencerminkan kondisi sebenarnya, kebijakan ekonomi berisiko terus bergerak ke arah yang keliru.

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga kesediaan pemerintah mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak. "Sehingga sebelum kita betul-betul memperbaiki kompas, memperbaiki akurasi data, siapapun yang menjadi nakhoda itu akan menjalankan kapal ini ke arah yang salah. Apalagi kalau nakhoda itu nakhoda yang tidak mau mendengar siapapun," tuturnya.

Senada dengan Wijayanto, Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rimawan Pradiptyo, menilai belum terdapat perbaikan signifikan dalam kondisi ekonomi maupun arah kebijakan yang dijalankan pemerintah. Rimawan mengatakan, kritik dan gerakan yang dilakukan kalangan ekonom sebelumnya didorong sejumlah fakta di lapangan yang dinilai belum kondusif. Menurutnya, persoalan tersebut hingga kini belum banyak mengalami perubahan.

"Kalau dulu kami itu bergerak, ekonom bergerak itu kan karena didorong oleh fakta-fakta lapangan yang sebenarnya tidak bagus, tidak kondusif. Apakah sekarang sudah membaik? Belum, belum banyak perbaikan," kata Rimawan.

Ia bahkan menilai sejumlah rencana kebijakan yang muncul justru berpotensi memperburuk situasi apabila tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang. Rimawan mengkritik kecenderungan pemerintah yang ingin mewujudkan berbagai target dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan realitas dan proses yang dibutuhkan.

Ia mengibaratkan pemerintah seperti Nobita dalam serial Doraemon yang memiliki banyak keinginan dan berharap semuanya dapat terwujud dengan cepat. Menurutnya, realitas ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya dengan keinginan atau target ambisius. Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan fakta empiris, teori, serta konsekuensi dari implementasinya.

"Kalau saya mengibaratkan kita ini kok kayak Nobita. Aku ingin begini, aku ingin begitu, dan semuanya keinginan itu pengen terjadi dalam waktu yang singkat. Cuma masalahnya, mohon maaf, realitasnya kita hidup di bumi ini tidak ada yang namanya Doraemon," ujarnya.

Rimawan menegaskan, pendekatan berbasis bukti atau evidence-based policy harus menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap program dan rencana pembangunan didukung kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi atau keinginan.

"Dalam hal ini, yang kami kembangkan itu lebih pada, kami lebih rely on evidence-based policy dan bukan wangsit-based policy," tuturnya.

Ia menilai penggunaan bukti dan data yang akurat menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat dan persoalan ekonomi yang hendak diselesaikan.