Yogyakarta, IDN Times - Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (GARDA) mendatangi kantor DPD RI DIY untuk mendukung Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI, Kamis (7/3/2024). Garda mengundang masyarakat turut menyurakan pentingnya dugaan pentingnya kecurangan Pemilu 2024.
"GARDA mendorong dilakukannya hak angket guna menyelidiki indikasi kuat telah terjadi dugaan pelanggaran dalam rangkaian proses tahapan Pemilu 2024," kata Koordinator Lapangan GARDA, Endro Gunawan.
GARDA menilai Pemilu sebagai instrumen demokrasi cacat etik dan moral sejak awal akibat malpraktik kekuasaan akibat cawe-cawe yang kebablasan yang dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Surat suara yang dicoblosi terlebih dahulu paslon capres dan cawapres tertentu. Paling mutakhir adalah kisruhnya rekapitulasi suara yang diduga kuat terjadi penggelembungan suara," ujar Endro.
Pihaknya menilai suara-suara kalangan sivitas perguruan tinggi, para tokoh-tokoh bangsa, temasuk media massa yang selama ini nyaring menyuarakan berbagai tindakan yang mencederai semangat reformasi. semestinya didengar presiden. "Namun rupanya Presiden mengabaikannya," ucap Endro.
GARDA mendesak kalangan legislatif di DPR RI segera menggulirkan hak angket guna mengusut dan membongkar berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk politisasi bansos untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Pemerintah pusat mesti bertanggung jawab atas kegaduhan ini.
"GARDA juga menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengendalikan dan menurunkan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin melambung terutama harga beras, telur dan lainnya," ungkap Endro.
Anggota DPD RI DIY, Hafidh Asrom mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi GARDA. Diharapkan masukan GARDA bisa membawa kebaikan bagi masyarakat.
"(Hasil Pansus) Rekomendasi yang akan diberikan DPR RI dan pemerintah, untuk memberi support. Bagaimanapun kita DPD RI yang dipilih langsung masyarakat, kita juga memberi masukan kepada DPR RI yang punya hak angket. Jadi kita beri dukungan moral kepada anggota DPR RI yang punya hak angket," ujar Hafidh.