Sleman, IDN Times - Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Kontra Tirano dalam aksi Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan menyebutkan banyak kebijakan yang terkandung dalam Omnibus Law, baik dalam RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU UMKM yang berimbas menyengsarakan rakyat.
Dia menyebutkan, kebijakan-kebijakan yang tidak memihak tersebut sudah seharusnya ditolak dan tidak disahkan oleh pemerintah.
Kontra menyebutkan, pihaknya sangat menyesalkan adanya RUU yang tidak memihak kepada rakyat. Dia menjelaskan, untuk RUU Cipta Kerja sendiri bukan malah membuat Indonesia semakin terbelakang, di mana jam kerja yang seharusnya dikurangi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, malah diperpanjang.
"Kebijakan ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja persis UU yang diberlakukan pada negara terbelakang. Karena di negara maju, jam kerja seharusnya dikurangi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tetapi di Indonesia jam kerja dengan lembur diperpanjang, malah dibayar tunai. Ini persis dengan negara terbelakang yang hanya menyasar investasi-investasi bodong," terangnya pada Senin (9/3)
Menurut Kontra, di dalam RUU Cipta Kerja juga berbicara mengenai pendidikan untuk pemenuhan industri. Hal ini diatur dalam kebijakan link and match antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Dia menerangkan, kebijakan tersebut sangat tidak sesuai dengan fungsi pendidikan yang sesungguhnya.
"Pertanyaannya, apa tujuan nasional pendidikan kita? Apakah menciptakan tenaga kerja murah yang dalam RUU Cipta Kerja sudah dibatasi dan dieksploitasi? Kemudian sarjana kita diprioritaskan untuk pemenuhan tenaga kerja, bukan lagi orientasinya adalah intelektualisme," ungkapnya.
Kontra menyebutkan, dalam RUU Cipta Kerja permasalahan mengenai upah juga sangat krusial untuk disoroti. Dia menyebutkan, dalam pasal 88b, upah akan dibayarkan per jam. Hal tersebut akan mempengaruhi penghasilan pekerja jika produksi mengalami penurunan.
"Selain itu, masalah PHK. Dulu ada mekanisme PHK dan keterlibatan Serikat Buruh. Dalam RUU Cipta Kerja ini, Serikat Buruh tidak lagi dilibatkan. Padahal, hari ini yang membela (pekerja) adalah Serikat Buruh," pungkasnya.