Anies Baswedan Dapat Gelar Yohanes, Ini Kata Ketua Umum Muhammadiyah

29 Des 2022, 18:31 WIB

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo).

Yogyakarta, IDN Times - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapatkan gelar nama Yohanes dari pemuka agama di Papua. Pemberian nama untuk bakal calon presiden Partai NasDem tersebut kemudian menuai pro kontra.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut bahwa gelar tersebut adalah hak personal. Siapapun calon presiden, wakil presiden, DPR dinilai punya hak untuk menerima gelar. "Ini hak setiap orang, kelompok, untuk diberi atau memberi," ucap Haedar Nashir, saat ditemui wartawan seusai Refleksi Akhir Tahun 2022, di Kantor PP Muhammadiyah, Kamis (29/12/2022).

1. Identitas keliru jika disalahgunakan

Keberagaman (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurut Haedar, paling penting ia berpesan pada semua pihak, bahwa segala macam atribut identitas tidak boleh menghalangi untuk berbangsa bernegara, dan mengurus negara ini. Identitas menurut Haedar sudah melekat pada diri seseorang.

"Sebenarnya identitas itu melekat kita semua. Tidak ada yang salah, yang sering keliru menyalahgunakan identitas, mempolitisasi identitas. Membuat saling bertentangan antar identitas," ungkap Haedar.

2. Meletakkan identitas untuk kepentingan bangsa

Ilustrasi Bhinneka Tunggal Ika (IDN Times/Mardya Shakti)

Hal penting lainnya menurut Haedar adalah meletakkan dengan baik identitas yang ada, untuk kepentingan bangsa ini. "Memastikan bahwa setiap mereka betul meletakkan dengan baik identitas dan apa yang menjadi kaitan dirinya untuk kepentingan bangsa ini," ujarnya.

Kemudian, dikatakan Haedar sistem yang ada harus objektif. Setiap orang memiliki peluang yang sama dalam kontestasi. "Kedua sistem harus tetap objektif, orang boleh kontestasi atau tidak, bukan dasar opini publik tetapi dasar mekanisme dan sistem yang tepat," katanya.

3. Haedar berpesan jangan ada politik identitas yang memecah belah

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Haedar mengingatkan jangan sampai kontestasi termasuk Pemilu 2024 mendatang berdasar opini publik. Tujuannya, kata Haedar, agar terbentuk proses demokratisasi yang sehat. "Opini publik itu bisa benar, bisa salah, yang diperlukan dialog," ujarnya.

Ditekankan Haedar, jangan sampai politik identitas membelah masyarakat, yang pada akhirnya masing-masing saling tuding menggunakan identitas. "Bukan di situ letaknya, tapi memberi kepastian sistem berlaku objektif untuk semua orang. Demokrasi kita harus tetap dilandasi etika, nilai luhur, dan terakhir kontrol dari sistem maupun masyarkat agar Pemilu 2024 berjalan baik," kata Haedar.