Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Yogyakarta, IDN Times - Angka kasus COVID-19 di DIY mengalami peningkatan tajam. Meski sempat landai untuk kurun waktu cukup lama, penambahan pasien kini kembali naik bahkan menembus 400 kasus baru per harinya
Berdasarkan laporan harian yang disampaikan Tim Satgas Penanganan COVID-19 Pemda DIY, jumlah kasus baru harian pada 9 Juni 2021 mencapai 304 kasus. Tanggal 10 Juni 2021 bertambah 455 kasus. Sedangkan hari ini, Jumat (11/6/2021) terjadi 417 kasus baru. Melihat data penambahan kasus baru COVID-19, Pemda DIY akan memperketat peraturan berkumpul di masyarakat.
1. Modifikasi dan perketat PPKM mikro
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. IDN Times/ Tunggul Damarjati Menyikapi kenaikan kasus ini, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X berencana memodifikasi aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro menjadi ekstra ketat.
Bercermin pada fenomena menjamurnya klaster COVID-19 di pedesaan, pihaknya menyebut kegiatan masyarakat perlu mendapat pembatasan dan pengawasan lebih.
"Prinsip akan tetap menggunakan PPKM yang ada. Tapi, mungkin ada tambahan-tambahan teknis lebih mikro," kata Sultan dijumpai selepas rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (11/6/2021).
Baca Juga: DPRD DIY Minta Satgas COVID Tutup Sementara Gerai McDonald's
2. Berlaku per 15 Juni 2021
Ilustrasi arisan. Pexels/Lisa Fotios Sultan meyakini kegiatan masyarakat seperti hajatan, arisan dan acara semacamnya berpotensi menjadi momen penyebaran virus. Ditambah jika tak ada penerapan protokol kesehatan. Sultan juga percaya deretan aktivitas itulah yang memicu munculnya berbagai klaster sekarang ini.
"Prinsip yang harus diketahui penularan itu bukan karena keluar kota dan sebagainya. Yang banyak itu di lingkungan sendiri sekarang itu. Bapak, ibu, anak dengan tetangga," imbuh Sultan.
Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) DIY tentang PPKM mikro mendatang yang terbit pada 15 Juni 2021, kegiatan masyarakat akan lebih dimonitor dari segi perizinan sampai pengawasan pelaksanaannya.
"Akan kita kontrol karena tempat-tempat yang bisa mendatangkan kerumunan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Fakta yang terjadi saat ini klaster-klaster juga di level-level desa," tutupnya.
3. Izin lintas level wilayah
Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad. IDN Times/Tunggul Damarjati Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menerangkan Ingub PPKM termutakhir tak akan melarang kegiatan masyarakat. Hanya saja untuk perizinannya kini tak cukup dengan hanya mengantongi restu dari kelurahan.
"Harus ada rekomendasi dari tingkat yang lebih tinggi, dari kapanewon (kecamatan) atau dari kabupaten. Sehingga nanti bisa mengawasi. Ketika izin sudah dikeluarkan, kapanewon atau kabupaten bisa mengawasi, apakah sudah benar sesuai dengan aturan, sudah sesuai prokes. Tidak sekadar izin dikeluarkan habis itu dibiarkan," kata Noviar.
Noviar menegaskan yang melakukan pengawsan adalahSatgas COVID-19.
