Pusham UII: Jaksa Agung Tak Punya Kewenangan Putuskan Kasus Semanggi 

1. Ada dua syarat kasus Semanggi bisa dibawa ke pengadilan

Lantaran kasus tersebut terjadi sebelum tahun 2000 maka untuk menentukan apakah kasus tersebut bisa dibawa ke pengadilan atau tidak harus memenuhi dua persyaratan.

"Pertama, harus mendapatkan rekomendasi politik dari DPR, namun bukan rekomendasi hukum. Kedua, jika sudah mendapatkan rekomendasi politik dari DPR, presiden akan mengeluarkan keputusan untuk mendirikan pengadilan HAM Ad Hoc khusus untuk menangani kasus tersebut," terangnya.

Eko menyebutkan berkas kasus yang dikirimkan ke DPR  pada saat yang bersamaan harus diberikan juga ke Jaksa Agung. Terdapat dua tafsir berdasarkan ketentuan UU 26 tahun 2000. Pertama Jaksa Agung begitu jika sudah menerima dokumen penyelidikan dari Komnas HAM harus melakukan penyidikan sambil menunggu proses politik di DPR dan proses administratif di kantor kepresidenan

"Tapi Jaksa Agung menggunakan tafsir kedua, karena keputusan politik dari DPR belum ada, karena kebijakan administratif dari presiden untuk mendirikan pengadilan ad hoc tidak ada. Maka mereka tidak melakukan penyidikan," jelasnya.