TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Bawaslu DIY Dapat Kerupuk Melempem Awards dari Kelompok Masyarakat

Kerja Bawaslu dinilai tidak optimal

Aksi Paguyuban Masyarakat Jogja Pro Demokrasi di Kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Yogyakarta, IDN Times - Puluhan orang yang menamakan diri Paguyuban Masyarakat Jogja Pro Demokrasi membawa simbol kerupuk melempem, mendatangi kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (22/2/2024). Kerupuk melempem yang dibawa menjadi simbol mengkritisi kinerja Bawaslu yang tidak optimal.

Dari pantauan di lapangan, massa aksi tampak menari, dan beberapa lainnya membawa alat bebunyian dari kaleng bekas hingga panci. Kaleng kerupuk besar dengan tulisan Kerupuk Melempem Awards.

"Kerupuk simbol masyarakat kecil, lemah. Kerupuk mlempem ini tidak berguna lagi. Kita beri Bawaslu simbol kemelempeman Bawaslu, sikap lemah, permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran," kata Koordinator Aksi, Rendra Setiawan.

1. Bawaslu dinilai tidak bekerja dengan baik

Aksi Paguyuban Masyarakat Jogja Pro Demokrasi di Kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Massa aksi yang berkumpul merupakan lintas komunitas dan non partisan. Mereka juga menyoroti berbagai permasalahan dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Bawaslu dinilai tidak bisa mengawasi dan menindak berbagai permasalahan itu.

"Bahwa kita menuntut proses yang ada di KPU diawasi ketat. Bawaslu bertindak secara konstitusional, untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kami melihat Bawaslu tidak melakukan itu. Kami memberikan dorongan moral, kritik, tekanan kepada Bawaslu, karena masih ada waktu Bawaslu melakukan sesuatu," ucap Rendra.

2. Minta adanya Pemilu ulang

Aksi Paguyuban Masyarakat Jogja Pro Demokrasi di Kantor Bawaslu DIY, Kamis (22/2/2024). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Lebih jauh, pihaknya menuntut pesta demokrasi ini dilaksanakan dengan benar, sehingga memunculkan kepemimpinan nasional yang legitimate. Proses Pemilu yang tidak fair, tidak sesuai prosedur proses Pemilu dan mengangkangi konstitusi akan memunculkan kepemimpinan nasional yang unlegitimate.

"Bahaya sekali, karena kedepan bangsa ini menghadapi krisis global, sehingga kepemimpinan bangsa ini harus kuat. Kami mendorong proses pergantian pemimpinan berjalan secara fair. Kami mendesak adanya Pemilu ulang," kata Rendra.

Baca Juga: Rakyat Jogja Pro Demokrasi Gelar Aksi Sinau Matematika Bersama KPU DIY

Berita Terkini Lainnya