TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPRD DIY Nilai Kebijakan Pusat Tak Ada Arahnya jika Cabut Subsidi LPG

Dipastikan rugikan masyarakat miskin

DPRD DIY di Jalan Malioboro Yogyakarta. IDN Times/Febriana Sinta

Kota Yogyakarta, IDN Times- Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyayangkan rencana pemerintah pusat terkait penghapusan subsidi gas melon. Pihaknya akan mendesak DPR RI agar rencana menghilangkan subsidi gas melon ini dibatalkan.

“Pencabutan subsidi gas melon sangat memberatkan masyarakat, saya sebagai wakil rakyat di DIY tidak setuju, saya minta pemerintah pusat mengkaji ulang, DPR RI juga harus memperjuangkan agar pencabutan subsidi ini jangan sampai terjadi,” katanya Rabu (22/1).

 

 

Baca Juga: Harga Gas Melon akan Naik, Pemda DIY Harap UMKM Tetap Dapat Subsidi 

1. Dipastikan merugikan masyarakat

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana. IDN Times/Febriana Sinta

Huda menilai pencabutan itu akan sangat merugikan masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan pedagang kecil yang sehari-hari menggunakan gas melon.

“Harus ditinjau ulang, dievaluasi lagi, karena itu sangat memberatkan masyarakat kecil. Kehidupan masyarakat sekarang sudah berat, BPJS naik, gas melon tambah naik lagi, kami sama sekali tidak setuju, harus dievaluasi. Kita di daerah berusaha mengentaskan kemiskinan mati-matian, tetapi kebijakan pusat malah seperti itu, kan repot jadinya,” ucapnya.

 

2. Kenaikan harga gas menunjukkan arah kebijakan pemerintah pusat tidak jelas

Dok. Pertamina

Jika Pemerintah benar-benar mencabut subsidi, menurut Huda hal ini menunjukkan arah kebijakan Pusat tidak jelas. "

"Dulu ganti gas melon itu kan gara-gara minyak tanah, saat itu subsidinya besar terus ganti gas yang lebih murah. Nah, kalau sekarang dinaikkan lagi ya percuma, tidak ada arah kebijakan yang jelas,” katanya.

Baca Juga: CORE: Banyak Salah Sasaran, Gas Melon Dinikmati Orang Mampu

Berita Terkini Lainnya