Hari Ini Aksi Mosi Parlemen Jalanan: Gagalkan Omnibus Law! (3)

2. Waspadai korupsi legislasi

Istilah “korupsi legislasi” rupanya kurang familier di publik Indonesia. Pun masih sulit mencari literaturnya di sini. Korupsi legislasi terjadi ketika pembuat kebijakan atau undang-undang membuat produk hukum itu hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu dan isinya menguntungkan kelompok tersebut.

“Mengakomodir kepentingan menjadi hal buruk ketika ada suap, tidak transparan, membatasi akses informasi publik,” kata Peneliti Pukat UGM, Yuriz Rezha Kurniawan.

UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya. RUU Omnibus Law terduga lainnya. Alasan sejumlah pihak saat itu, rancangan produk itu masih berupa draf, belum masuk ke DPR. Sementara UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan ada asas keterbukaan dalam pembentukannya. Dalam penjelasan dinyatakan keterbukaan adalah keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan.

“Jadi meski belum sampai DPR sudah bisa diakses publik. Undang-undang yang minta terbuka, lho,” kata Yuriz.    

Ada lima tahap pembuatan peraturan perundang-undangan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Dalam perencanaan semestinya sudah terlihat dalam program legislasi nasional (prolegnas) atau prolegda di tingkat daerah. Sementara kasus UU KPK tidak masuk prolegnas dan dalam waktu 13 hari direvisi.

“Itu cacat formil. Dan sekarang diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi untuk uji formil,” kata Yuris.

Namun soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, Yuriz optimis tak seterlambat RUU KPK. Masih ada waktu untuk merevisinya sebelum disahkan dalam 100 hari kerja DPR.