Rebutan Sekolah Favorit Saat Zonasi, Muhadjir: Pengawasan Pemda Lemah
Menko PMK Muhadjir Effendy(IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Yogyakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut fenomena orangtua siswa berebut sekolah selama penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tak lepas dari tanggungjawab pemerintah daerah memeratakan pendidikan.
Selain itu, munculnya kecurangan berwujud numpang Kartu Keluarga (KK) sepanjang pemberlakuan zonasi juga dinggap Muhadjir karena lemahnya pengawasan.
1. Pemerintah daerah belum mampu memeratakan pendidikan
Ilustrasi pelajar(IDN Times/Mardya Shakti)Muhadjir mengatakan, sistem zonasi diberlakukan sejak 2017 lalu bukan tanpa alasan. Tujuannya, lanjut dia, untuk meniadakan kastanisasi sekolah hingga ketimpangan kualitas pendidikan di daerah.
Artinya, kata Muhadjir, jika masih ada stigma favorit maka hal tersebut merupakan kesalahan pemda yang belum mampu memeratakan pendidikan.
"Kalau sampai sekarang masih ada pandangan orangtua berebut sekolah tertentu ya berarti jangan nyalahkan sistemnya, salahkan yang salah itu pemerintah daerahnya yang kenapa sudah enam tahun kok belum bisa menciptakan pemerataan pendidikan di tempatnya," kata Muhadjir di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, Sabtu (22/7/2023).
2. Pengawasan pemerintah daerah lemah
Ilustrasi siswa. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)Muhadjir melanjutkan, zonasi dimaksudkan untuk mencegah kecurangan dalam penerimaan siswa baru seperti yang muncul pada sistem sebelumnya. Antara lain jual-beli kursi serta pemalsuan nilai.
Namun sistem zonasi tak mutlak menghilangkan kecurangan, muncul salah satunya praktik pindah atau numpang kartu keluarga (KK). Mantan Mendikbud itu menegaskan hal tersebut bukan kesalahan sistem.
"Numpang KK itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya tidak jalan," ujarnya.
Maksud Muhadjir, pemerintah daerah bisa saja mencegah kecurangan numpang KK ini dengan pemetaan jumlah kursi di sekolah negeri sejak enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Ia mencontohkan, jumlah kursi sewaktu PPDB tingkat SMP sudah bisa dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sekarang ini duduk di bangku kelas 6 SD di zona setempat.
"Sudah bisa direncanakan enam bulan sebelumnya, tidak hanya mendadak. Karena intake-nya sudah jelas, yang mau masuk SMP itu adalah anak kelas 6 SD di zona itu yang harus diprioritaskan. Itu sudah bisa dihitung berapa jumlah kursi yang harus disediakan," paparnya.
Baca Juga: Mindset Sekolah Favorit Jadi Pemicu Akal-akalan PPDB di Jogja
3. Sistem saat ini dinilai lebih baik daripada balik ke sistem lama
ilustrasi edukasi anak di sekolah (unsplash.com/NeONBRAND)Muhadjir berpendapat sistem zonasi masih lebih baik daripada harus kembali ke sistem lama dengan sederet permasalahannya. Sistem lama, menurutnya membuat para guru ikut berlomba-lomba untuk bisa mengajar di sekolah favorit.
"Siapa yang punya duit, siapa yang sebagian juga karena pintar, sebagian karena punya jabatan. Kan dulu wakil rakyat banyak yang dapat kuota untuk kursi, punya hak untuk memasukkan siapa saja untuk di sekolah yang disebut favorit," ucapnya.
Baca Juga: Langgar Aturan PPDB, Ombudsman DIY Beberkan Indikasi Kecurangan
Community Writer
Tunggul Kumoro Damarjati
Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
