2. Perlakukan semua sebagai zona oranye dan merah

Infografis PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sultan menuturkan, semua daerah dalam kendali PPKM darurat diperlakukan layaknya zona oranye dan zona merah penyebaran COVID-19.

"PPKM darurat adanya di Jawa dan Bali hanya (zona) oranye sama merah. Merah level 4 dan oranye level 3," ujar Sultan.

Meski basis pengelompokan level 3 dan 4 berbeda, Sultan memastikan daerah di wilayahnya dengan status tersebut akan diperlakukan secara sama.

Intinya, kini tak ada lagi pengkategorian berdasarkan PPKM berbasis mikro. Rukun Tetangga (RT) yang dulunya masuk zona hijau atau kuning berdasarkan zonasi PPKM mikro kini diperlakukan sebagai zona oranye atau merah. Tergantung status kabupaten/kota.

"Cara kita melihat sudah tidak ada hijau lagi, kita memperlakukannya oranye sama merah," beber Sultan.

3. Konsekuensi bagi yang tak patuh

Ilustrasi PPKM mikro (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Sultan juga memastikan adanya konsekuensi bagi pihak yang tidak menjalankan peraturan pada PPKM darurat ini.

"Bagi yang tidak bisa melaksanakan, konsekuensi hukumnya juga ada dalam Undang-undang, kita terapkan," tegas Sultan.

"Kita punya ketugasan. Kepala daerah punya wewenang yang bisa dilakukan, Polda dan TNI juga punya wewenang yang bisa dilakukan, demikian juga Kejaksaan. Kita ambil tindakan," ujarnya menambahkan.

Namun, di satu sisi ia menaruh harap partisipasi masyarakat selama pembatasan mobilitas ini. Warga diminta tak egois dan mau menahan diri untuk segala aktivitas yang tak perlu. Kalau pun terpaksa, ia menekankan pentingnya disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

"Bagaimana masyarakat ini lebih punya kesadaran, kemauan untuk tidak egois untuk menahan diri. Kalau tidak perlu tidak perlu meninggalkan rumah. Sehingga akan kita batasi masalah kerumunan," tutupnya.

Baca Juga: Rekor Baru, Kasus COVID-19 di DIY Bertambah 922 orang