TKD Turun Rp156 Miliar, Ini Anggaran yang Dipangkas pada APBD Bantul 2026
- APBD Bantul 2026 turun karena TKD dari pemerintah pusat dikurangi Rp156 miliar sehingga OPD harus efisiensi anggaran.
- Anggaran difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, sementara pos seperti perjalanan dinas, ATK, dan makan minum dipangkas.
- DPRD menghapus anggaran seragam dan membatalkan kenaikan tunjangan perumahan untuk 45 anggota dewan.
Bantul, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada Selasa (25/11/2025) malam. Dalam APBD 2026, terjadi penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya karena pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp156 miliar. Kondisi ini membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk DPRD Bantul, harus melakukan efisiensi anggaran.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, membenarkan adanya penurunan TKD yang berdampak pada penyesuaian program dan kegiatan. Ia menegaskan, hanya program prioritas yang akan tetap dibiayai, sementara yang belum mendesak akan ditunda. Bahkan sejumlah anggaran yang dinilai tidak prioritas harus dipangkas.
"Anggaran yang tidak prioritas itu seperti perjalanan dinas, kunjungan kerja, alat tulis kantor, alat tulis kantor, makan minum hingga ada penghemat penggunaan listrik," ucapnya, Rabu (26/11/2025).
1. Anggaran difokuskan pada kegiatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat
Halim menegaskan Pemkab Bantul harus melakukan efisiensi besar-besaran. Seluruh anggaran akan difokuskan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bantul.
"Yang jelas anggaran 2026 ini turun dibandingkan APBD tahun 2025," tuturnya.
2. Anggaran seragam untuk setahun anggota DPRD Bantul ditiadakan
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bantul, Agung Laksmono, menyampaikan bahwa DPRD juga turut melakukan pengurangan bahkan meniadakan sejumlah pos anggaran, termasuk tunjangan seragam dan perumahan bagi anggota dewan dalam APBD 2026.
"Anggaran pengadaan seragam tahunan empat stel kita hapus. Total anggaran mencapai Rp439 juta lebih untuk 45 anggota,” ucapnya.
3. Tunjungan perumahan untuk anggota DPRD batal dinaikkan
Selain seragam, DPRD juga membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan. Agung menyebut tunjangan yang sebelumnya sempat dirancang naik itu akhirnya dicoret sepenuhnya.
“Tunjangan perumahan yang dicoret sebesar Rp900 juta untuk 45 anggota DPRD,” katanya. "Selain itu anggaran makan minum hingga perjalanan dinas juga dipangkas," tambahnya lagi.
APBD Bantul 2026 yang telah disahkan memuat pendapatan sebesar Rp2,309 triliun dan belanja Rp2,462 triliun. Tercatat defisit mencapai Rp152 miliar atau 6,6 persen, dengan pengurangan pendapatan terbesar berasal dari pemangkasan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp156 miliar.
