Yogyakarta, IDN Times - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengklaim pemda telah mengomunikasikan perihal kebijakan relokasi PKL di Teras Malioboro 2. Dia pun membantah pemda disebut tak melibatkan para pedagang dalam rencana relokasi yang dieksekusi tahun depan ini.
"Dari rencana pindah ke belakang Ramayana (Ketandan) sudah bicara," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Senin (15/7/2024).
Adapun komunikasi termaksud, menurut Sultan, adalah antara pemerintah sebagai pengelola Teras Malioboro dan pedagang perseorangan selaku penyewa lapak di sentra tersebut. Walaupun, Sultan menyadari jika sebagian pedagang itu juga berhimpun ke dalam suatu paguyuban atau kelompok pedagang.
"Itu kan kontraknya sama pemda kan individual, kita rembukannya juga sama individual, bukan sama koperasi," tutur Sultan.
Kata Sultan, para pedagang juga harus memahami bahwa durasi menempati Teras Malioboro 2 selama dua tahun sejak relokasi 2022 lalu sudah disampaikan sedari awal.
"Kita sudah bicara, bahwa di situ hanya dua tahun," tegasnya.
Sebelumnya, kericuhan melibatkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan petugas keamanan terjadi di area Teras Malioboro 2, Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu (13/7/2024) malam. Insiden ini diduga dipicu aksi personel keamanan kawasan Malioboro yang mengadang para PKL agar tak lagi berjualan atau membuka lapak di selasar.
Sebelum kericuhan terjadi, para PKL Teras Malioboro 2 menuntut agar bisa kembali berdagang di kawasan pedestrian atau trotoar. Saat hendak menuju area pedestrian, petugas menutup kedua gerbang Teras Malioboro 2 sehingga para pedagang tertahan di dalam. Aksi saling dorong pun tak terelakkan.
"Tadi dari pihak keamanan lakukan blokade atau penutupan gerbang depan sehingga memang tidak ada akses keluar untuk teman-teman pedagang untuk keluar jadi tadi sempat dorong-dorongan dan juga memang sedikit memanas," kata Ketua Paguyuban Koperasi Tri Dharma Arif Usman, Sabtu (13/7/2024) malam.
Keributan lagi-lagi pecah kala sejumlah pedagang berupaya menjajakan barang dagangannya dari area dalam Teras Malioboro 2 kepada wisatawan yang melintasi pedestrian. Barang-barang dagangan yang tergantung di pagar lalu diambil oleh sejumlah petugas berjaga yang mengenakan seragam hitam.
Arif menjelaskan, aksi berjualan di selasar merupakan wujud kekecewaan para pedagang terhadap respons pemerintah dalam wacana relokasi PKL Teras Malioboro jilid 2. Aksi berjualan di selasar ini sudah berlangsung sejak Jumat sore (12/7/2024). Kekecewaan pedagang memuncak lantaran audiensi antara PKL Teras Malioboro 2 dan pemerintah di Kantor DPRD DIY tak diikuti oleh perwakilan Pemkot Yogyakarta.
Dari unsur pemerintah, kata dia, hanya diwakili oleh perwakilan Pemda DIY saja. "Kita menunggu adanya komunikasi dua arah antara pemangku kebijakan dengan kami pedagang kaki lima yang terdampak dalam relokasi tahap berikutnya karena selama ini memang tidak pernah ada pelibatan sama sekali," katanya.
Dia menekankan, semua pihak terkait semestinya duduk bersama dalam wacana relokasi ini, sehingga penempatan dan penentuan lokasi tidak berlangsung sepihak.
"Sebenarnya teman-teman ini menerima asalkan kita dilibatkan, kedua kita itu bukan barang yang cuman dipindahkan kita harus tahu seperti apa relokasi kita kedepannya. Berkaca dari jilid 1, relokasi tapi kesejahteraan kita diabaikan, kita tidak mau," ujarnya.