Permasalahan Minyak Goreng Masih Terjadi, Pakar UGM: Pemerintah Bisa Memotong Jalur Distributor
Ilustrasi warga membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar murah (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi di berbagai daerah. Tak hanya menimbulkan kepanikan, hal ini juga menyebabkan kenaikan harga minyak goreng. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Hempri Suyatna, menyarankan pemerintah untuk segera mengambil sejumlah kebijakan agar masalah ini tak berlarut.
1. Kelangkaan sudah terlihat sejak November 2021
Minyak goreng satu harga, Superindo Daan Mogot pada Kamis (19/1/2022). (IDN Times/Vadhia Lidyana)Hempri menjelaskan, persoalan kelangkaan minyak goreng disebabkan banyak faktor. Mulai dari meningkatnya harga CPO, gangguan distribusi, hingga aksi penimbunan minyak goreng.
“Saya kira faktor pemicunya sudah muncul sejak tahun lalu, di bulan November 2021 dengan kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) di pasar internasional. Harga CPO inilah yang kemudian memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri,” ungkapnya.
Menurut Hempri, kelangkaan diperparah dengan aksi pedagang yang bermain dan mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini, sehingga proses distribusi tidak berjalan dengan lancar.
“Banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar,” paparnya.
Baca Juga: Disperindag Sleman Gelontorkan 34 Ribu Liter Minyak Goreng
Baca Juga: Laga Krusial Menuggu PSS Sleman, Poin Penuh Wajib Diraih
2. Pemerintah diminta gencar melakukan operasi pasar
Warga antre saat operasi pasar minyak goreng kemasan murah di Pasar Alang-Alang Lebar Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (12/1/2022). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Hempri menjelaskan guna mengatasi kelangkaan minyak goreng tersebut, Pemerintah diimbau lebih gencar melakukan operasi pasar. Selain itu juga melakukan berbagai langkah inovatif lainnya.
"Misalnya dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak," katanya.
3. Lakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen
Ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Selanjutnya, hal yang penting dilakukan yakni melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha, termasuk konsumen. "Jangan sampai penimbunan juga terjadi di level konsumen."
Hempri mengungkapkan, proses pengawasan distribusi itu ini perlu diperkuat kembali termasuk soal ekspor CPO hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri.
“Perlu diperbarui proses pengawasan distribusi ini apalagi Indonesia dikenal penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia,” paparnya.
