Pakar UGM: Pemerintah Harus Tegas Larang Mudik Saat Pandemi COVID-19
Calon penumpang memakai masker untuk cegah penularan virus Corona. IDN Times/Fariz Fardianto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Pakar Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Guru Besar Teknik Sipil UGM, Prof Ahmad Munawar meminta pemerintah tegas untuk melarang perantau mudik di momen Lebaran.
Munawar menjelaskan, pemudik mayoritas didominasi oleh pengguna kendaraan umum. hal tersebut mengundang kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 yang semakin masif.
Baca Juga: Jumlah Kasus Positif Corona di DIY Tembus 37 Kasus
1. Penyebaran tidak bisa dihindari di momen mudik
Ilustrasi terminal bus. IDN Times/Khaerul AnwarMunawar menjelaskan, pada momen mudik, penyebaran COVID-19 tidak bisa dihindari. Baik pada saat masyarakat berhenti di rest area maupun pada saat berada di kampung halaman.
Menurutnya, meskipun sudah ada penerapan isolasi selama 14 hari di kampung halaman, menurutnya hal tersebut tidak akan berjalan lancar. Mengingat jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang.
“Isolasi ini mengharapkan pemerintah daerah sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan bahkan ribuan peralatan serta fasilitas. Hal ini malah akan memberatkan pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini menyebar di daerah mereka,” terangnya pada Senin (6/4).
2. Pemerintah harus tegas
Penumpang KA check in di Stasiun Cirebon. (IDN Times/Wildan Ibnu)Menurut Munawar, sudah seharusnya pemerintah bisa tegas dalam melakukan pelarangan terhadap pemudik. Bahkan, jika diperlukan pemerintah perlu menghentikan sementara angkutan umum. Mulai dari bus antar kota, kereta jarak jauh, maupun pesawat. Selain itu, jika diperlukan penutupan jalan arteri dan tol yang menghubungkan antarprovinsi juga bisa dilakukan sebagai salah satu cara pencegahan.
“Saya harap pemerintah segera memberikan bantuan sosial atau BLT kepada mereka yang berdampak, tidak hanya pekerja angkutan umum, tetapi juga pekerja harian dan mereka yang memerlukannya. Hentikan untuk sementara proyek-proyek besar infrastruktur, gantikan dengan bantuan sosial," paparnya.
3. Pemerintah harus mementingkan nyawa rakyat ketimbang ekonomi
IDN Times/Holy KartikaMunawar menyebutkan, terpuruknya ekonomi di masa sekarang ini bisa jadi pertimbangan kenapa pemerintah tidak melakukan pelarangan terhadap pemudik. Namun, jika dibandingkan dengan menyelamatkan nyawa, ekonomi bukanlah yang utama.
"Namun, mana yang lebih penting, ekonomi atau nyawa rakyat? Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, ketika menerapkan lockdown di negaranya, menyampaikan sebuah pidato. Ia menyatakan ‘We know how to bring economy back to live, but we do not know is how to bring people back to life.’ Ekonomi bisa diperbaiki kembali, tetapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali,” tegasnya.
Baca Juga: Kronologi Warga Gunungkidul Positif COVID-19, Antar Mbah ke Jakarta
