Libur Nataru di Sleman, Bupati Janji Tak Ada Pelonggaran Pengawasan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sleman, IDN Times - Bupati Sleman mengaku tak akan melonggarkan pengawasan saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Kustini Sri Purnomo mengaku masih akan melakukan kajian mengenai aturan terbaru yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Sejumlah penyesuaian pun rencananya akan segera dilakukan.
"Yang namanya kebijakan dari pusat tetap akan kita pelajari dulu. Tapi pada prinsipnya, kita tetap menyesuaikan dengan aturan yang berlaku nantinya," ungkapnya pada Selasa (7/12/2021).
1. Pengawasan tidak akan kendor
Kustini menegaskan Pemkab Sleman tidak akan mengendorkan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, meski kasus positif di Sleman telah landai, masih ada potensi penyebaran COVID-19.
"Prinsipnya kita harus selalu siaga, itu yang selalu saya sampaikan dimana pun dan pada siapapun. Apakah itu PPKM level 3 atau ada istilah yang lain, kita tetap perketat pengawasan di Sleman itu sendiri," terangnya.
2. Kapasitas destinasi wisata tetap dibatasi 50 persen
Bupati mengatakan, saat libur Nataru tetap memberlakukan pembatasan kapasitas destinasi wisata dan penerapan ganjil-genap. Larangan pesta kembang api di momen pergantian tahun baru akan diterapkan.
"Destinasi wisata tetap buka dengan pembatasan 50 persen kapasitas, penerapan ganjil genap transportasi, termasuk pelarangan petasan dan kembang api selama pergantian tahun," tegasnya.
Bupati juga meminta agar warga perantau mengurungkan niat untuk pulang kampung, jika tidak darurat. Hal ini untuk membatasi mobilitas, agar tidak ada penularan COVID-19.
Baca Juga: Dinkes Beberkan Kronologi Penularan COVID-19 di Indekos Depok, Sleman
Baca Juga: PPKM Level 3 saat Nataru Batal, PHRI Sleman Sambut Sukacita
3. Pemkot Yogyakarta tak akan berikan izin keramaian
Pengawasan yang ketat tak hanya dilakukan oleh Pemda Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta tak akan memberikan izin keramaian. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Purwadi memastikan tidak akan memberikan izin keramaian yang bisa mengundang massa dalam jumlah banyak.
“Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI serta pihak berwenang lain untuk memecah konsentrasi keramaian. Kami siapkan strateginya supaya tidak ada kerumunan,” katanya.