Kota Yogyakarta, IDN Times - Selama empat hari penerapan PPKM Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta yogyakarta(DIY), mobilitas warga tidak mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi, target penurunan yang diharapkan mencapai 50 persen hanya terjadi 13 -15 persen saja.
"Berdasarkan evaluasi masih cukup rendah saat PPKM Darurat ini, mobilitas warga hanya turun 13-15 persen," ujar Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad dalam wawancara virtual, Rabu (07/07/2021).
Noviar Rahmad menjabarkan sekitar 600 tempat usaha sektor non esensial melanggar aturan PPKM Darurat. Satpol PP telah menutup paksa 396 tempat usaha. Sebanyak 213 rumah makan dan kafe juga ditertibkan, sebab masih melayani dine in atau diperbolehkan makan di tempat.
"Tempat usaha yang terpaksa kita segel ada sembilan. Kita cukup prihatin dengan kondisi masyarakat," ungkapnya.
Noviar menambahkan saat dilakukan teguran, mereka merasa dirugikan karena tidak dapat membuka usahanya. Protes dilayangkan dengan alasan tidak mendapatkan penghasilan saat pelaksanaan PPKM Darurat. Namun tim patroli menyatakan saat ini warga harus menuruti aturan, agar kasus COVID-19 turun dan tidak ada perpanjangan.
Berdasarkan wilayah, tingkat kepatuhan warga terbanyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Mobilitas di daerah ini turun hingga 30 persen. Sedangkan di Kabupaten Sleman dan Bantul dan Kota Yogyakarta belum menunjukkan penurunan yang berarti.
"Penuruan signifikan terjadi di Gunungkidul paling bagus. Tempat wisata ditutup semua. Mobilitas masyarakat lokal juga turun. Yang masih tinggi di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Beberapa pihak belum patuhi Ingub, dan usaha non esensial masih memasukkan karyawan," ujar Noviar.
Untuk menekan mobilitas warga, usaha yang dilakukan adalah mematikan lampu penerangan jalan dan menambah penyekatan. Bersama Polda DIY dan Dinas Perhubungan, Noviar menyatakan sebenarnya sudah menyekat sejumlah ruas jalan. Namun mobilitas warga tetap tinggi, untuk itu akan terus diperketat.