Yogyakarta, IDN Times - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkomitmen mendukung pemerintah mengawal Pekerja Migran Indonesia (PMI) menempuh jalur prosedural berangkat dan bekerja di luar negeri.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara PP Muhammadiyah dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Rabu (16/4/2025).
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan Muhammadiyah sebagai gerakan masyarakat madani ingin lebih berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, secara spesifik merintis langkah pemberdayaan masyarakat khususnya bagi PMI.
Haedar menekankan, MoU ini bagi Muhammadiyah jangan hanya sekadar penandatanganan kerja sama, namun harus ada langkah-langkah konkret yang ditempuh demi tujuan itu tercapai.
"Yang kita ambil tentu lebih dari hulunya, lewat sosialisasi, pembekalan pengetahuan sekaligus juga hal-hal yang dipandang perlu ketika calon-calon pekerja migran itu mau bekerja di luar negeri, disertai dengan pengawalan agar mereka menempuh jalur yang legal dan satu pintu lewat regulasi Kementerian Pekerja Migran Indonesia," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, DIY.
Haedar menyadari beberapa negara yang membutuhkan tenaga kerja kesehatan seperti Jepang dan Timur Tengah. Melihat kondisi itu, ia berharap Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) yang memiliki program studi terkait bisa ikut berkontribusi.
Haedar berharap di masa mendatang PMI yang dikirim ke luar negeri adalah pekerja terdidik, terlatih dan terampil berkeahlian. Dia pun menggarisbawahi soal pentingnya kemitraan dalam mendidik tenaga kerja terdidik sebelum berangkat ke luar negeri.
Lewat kemitraan ini pemerintah juga diharapkan menghadirkan jaminan keamanan yang lebih baik bagi PMI. Membangun kerja sama dengan pemerintah ini sekaligus sebagai cara Muhammadiyah berpartisipasi menuntaskan gunungan masalah di bangsa Indonesia.
"Kami tidak tinggal diam untuk selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah. Karena pemerintah ini adalah hasil perjuangan rakyat bersama, dan kemerdekaan itu hasil perjuangan Muhammadiyah bersama seluruh kekuatan bangsa," paparnya.
Menteri/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, sementara itu menyampaikan kedatangannya ke Kantor PP Muhammadiyah ini sekaligus guna meminta dukungan ke Muhammadiyah dalam menyelesaikan persoalan PMI.
Karding menilai kolaborasi bersama Muhammadiyah adalah langkah tepat. Pasalnya, dia melihat organisasi ini mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan kemajuan berbasis Agama Islam, utamanya dalam pemberdayaan masyarakat.
"Ini menjadi sangat strategis kami bekerja sama, berkolaborasi, dan minta tolong. Aslinya saya datang ini untuk minta tolong karena banyaknya hal yang perlu ditangani untuk kepentingan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia," imbuh Karding.