Yogyakarta, IDN Times - Puluhan pedagang kaki lima (PKL) dari Teras Malioboro 2 mendatangi Kantor Gubernur DIY yang berlokasi di Kompleks Kepatihan Pemda DIY, Jumat (2/8/2024).
Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut evaluasi rencana relokasi para PKL Teras Malioboro 2. Rencananya ribuan pedagang di area ini akan dipindah ke lapak baru di Beskalan dan Ketandan tahun 2025.
PKL menuntut relokasi yang menyejahterakan dengan terlebih dulu dilakukan forum diskusi dua arah antara pemerintah dan pedagang. PKL selama ini mengaku tak pernah dilibatkan oleh Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta soal rencana relokasi.
"Relokasi yang menyejahterakan, karena kita tidak pernah dilibatkan, tuntutan dari awal hingga akhir itu," kata Ketua Koperasi Tri Dharma, Arif Usman.
"Harapanya kita dilibatkan dalam proses relokasi yakni tempat dan ukuran segala macam kita diajak bicara. Bagaimana kita menempati tempat yang kita tidak tahu, padahal kita adalah pelaku disitu," sambungnya.
Sekertaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono memastikan pemerintah mencatat setiap tuntutan pedagang. Ia berjanji akan menyelenggarakan audensi sebagai forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah. "Semuanya dikomunikasikan, nanti audiensi dicatat baik," kata Beny.
Dalam aksi sebelumnya, puluhan PKL yang menggelar aksi demo di Teras Malioboro 2 menuntut pemerintah menunda kebijakan relokasi, Rabu (18/7/2024). Mereka menuntut penundaan waktu lantaran merasa tak pernah dilibatkan dalam kebijakan relokasi.
Relokasi PKL Teras Malioboro 2 merupakan kebijakan Pemda DIY, sementara Pemkot Yogyakarta menjadi pelaksananya. Para pedagang sejak tahun lalu beberapa kali meminta untuk diikutsertakan.
PKL Teras Malioboro 2 menilai relokasi ke dua lokasi baru di Ketandan dan Beskalan bakal membuat penghasilan kian berkurang, padahal pendapatan mereka sudah menurun semenjak direlokasi dari area pedestrian menuju Teras Malioboro 2 pada 2022 silam.