PKL Minta Bansos dan Pembukaan Kawasan Malioboro

Menurut keterangan  Ketua Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni) Slamet Santoso, pada dasarnya mereka mengerti kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM Darurat untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Namun, kata Slamet Santoso, pedagang dan komunitas di Malioboro meminta pemerintah mempertimbangkan dampak ekonominya.

“PKL yang mencari nafkah di kawasan Malioboro kondisinya saat ini sekarat. Pendapatan macet total, sehingga beban dampak ekonomi akibat Covid-19 yang selama ini sudah berat, terasa bertambah berat ratusan kali lipat,” kata Slamet, Selasa (20/7/2021).

Akibat tidak bisa berjualan, PKL dan komunitas di Malioboro otomatis tidak mendapatkan penghasilan. Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Desio Hartonowati menjelaskan akibatnya mereka tidak bisa membayar utang-utang. Bahkan, utang mereka terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami mendesak Pemda DIY segera dan secepatnya mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ribuan keluarga Pedagang Kaki Lima di kawasan Malioboro,” kata Desio.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma), Yati Dimanto meminta Pemda DIY memberi Bantuan Sosial Tunai untuk PKL di kawasan Malioboro. Selain itu, setelah PPKM Darurat selesai yakni pada Selasa (20/7/2021), Pemda DIY bisa memberi toleransi kepada PKL di kawasan Malioboro agar bisa berjualan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, PKL meminta Pemda DIY membuka akses orang dan kendaraan ke Malioboro setelah PPKM Darurat berakhir. “Kami juga meminta Pemda DIY memberi stimulan hibah modal usaha bergulir bagi PKL melalui paguyuban dan koperasi yang menaungi PKL. Besar harapan kami agar suara, aspirasi, dan rintihan seluruh PKL di kawasan Malioboro, dapat diterima dan dipenuhi,” ujarnya